Tim Terpadu Tindak Lanjuti Permasalahan Lapak Pedagang di Pasar Tanjung Bajure
SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Tim Terpadu Satuan Tugas Penertiban Pedagang menindaklanjuti permasalahan lapak pedagang di kawasan Pasar Tanjung Bajure. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan pasar agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung tertib, nyaman, dan tetap memperhatikan kepentingan para pedagang.
Berdasarkan notula rapat Tim Terpadu pada Jumat, 23 Oktober 2026, yang dipimpin oleh Inspektur Kota Sungai Penuh, disepakati bahwa tim akan menemui pedagang yang memiliki permasalahan terkait lapak pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Pertemuan tersebut bertujuan membahas persoalan yang ada sekaligus mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas persoalan lapak, rapat juga menyepakati pengaktifan pengawasan di kawasan Jalan M. Yamin dan Pasar Tanjung Bajure mulai 24 Oktober 2026. Pengawasan ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan pasar serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
Tim Terpadu melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Setda, unsur kepolisian, serta bidang pengelolaan pasar.
Mengedepankan Dialog dan Solusi
Penataan pasar merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib dan nyaman. Namun, upaya tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi serta mata pencaharian para pedagang yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari aktivitas berjualan.
Karena itu, penyelesaian persoalan lapak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, dialog, dan pendekatan yang humanis. Pedagang perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai ketentuan penggunaan lapak, sementara pemerintah daerah diharapkan memberikan arahan serta solusi yang memungkinkan sesuai aturan dan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, penataan juga penting untuk menjaga kenyamanan pembeli, kelancaran akses masyarakat, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh pedagang.
Penerapan ketentuan hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih. Dengan demikian, penataan pasar tidak semata-mata dipandang sebagai upaya penertiban, tetapi juga sebagai langkah bersama untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik.
Masyarakat berharap tindak lanjut yang dilakukan Tim Terpadu dapat menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, sehingga ketertiban kawasan Pasar Tanjung Bajure dapat terjaga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan usaha para pedagang.
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar