Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti wacana penghapusan skor kredit
JAKARTA-DETIKKASUS.CO.ID Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti wacana penghapusan skor kredit atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dinilai menghambat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ia mengungkapkan, 40 persen.
pengajuan KPR ditolak perbankan akibat catatan tunggakan pinjaman online (pinjol) yang masih tercatat di SLIK meski sudah dilunasi. DPR mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berkomunikasi dengan OJK dan perbankan agar hambatan ini segera diatasi.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pihaknya sudah empat kali bertemu OJK bersama asosiasi pengembang untuk membahas masalah ini, bahkan menyampaikan langsung kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Ara mendorong agar skor kredit tertentu dihapuskan atau dilakukan pemutihan, sehingga rakyat kecil tidak lagi terjebak dalam “lingkaran setan” SLIK OJK. Menurutnya, kebijakan ini penting agar MBR bisa mengakses rumah subsidi dan tidak terus-menerus terhambat oleh sistem kredit yang dianggap tidak adil.
Naskah dan Desain: Asep
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar