Hampir Sebulan Surat Hearing Nomor 01/03/LSM-GRK/IX/2026 Tak Direspons, LSM GERAK Siap Gelar Aksi di DPRD Sungai Penuh

SUNGAI PENUH – LSM GERAK menyatakan siap menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh menyusul belum adanya respons yang diterima atas surat permohonan hearing atau dengar pendapat terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir dan efisiensi anggaran.

Surat permohonan hearing dengan Nomor: 01/03/LSM-GRK/IX/2026 tersebut diajukan untuk meminta penjelasan mengenai tata kelola PAD sektor parkir, khususnya di kawasan Jalan M. Yamin, termasuk mekanisme pemungutan retribusi, realisasi pendapatan daerah, serta penempatan petugas Dinas Perhubungan (Dishub).

Baca Juga

1 bulan  lalu

MONOPOLI SYARIKAH HAJI 2027: UANG 11 TRILIUN UMAT JANGAN DIKELOLA DENGAN SYARIKAH ITU-ITU SAJA

92 Redaksi : Mfs

Hampir satu bulan berlalu, menurut LSM GERAK, pihaknya belum menerima tanggapan atas permohonan tersebut. Kondisi ini mendorong LSM GERAK untuk menyiapkan langkah lanjutan melalui penyampaian aspirasi secara langsung di DPRD Kota Sungai Penuh.

LSM GERAK menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan transparansi pendapatan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kejelasan status dan fungsi petugas Dishub yang ditempatkan di Jalan M. Yamin. LSM GERAK meminta penjelasan mengenai dasar penugasan, tugas dan tanggung jawab personel, serta apakah terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Plt. Bupati Langkat Tiorita Buka Jalan Investasi, Rapala Siap Bangun Jembatan Rp1 Miliar

104 Redaksi : Mfs

Apabila terdapat kerja sama dengan pihak ketiga, LSM GERAK meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta kontribusi yang diterima daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

LSM GERAK Siapkan Aksi, Desak DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan

LSM GERAK menegaskan bahwa rencana aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar DPRD Kota Sungai Penuh memberikan kepastian terhadap permohonan hearing yang telah disampaikan.

Organisasi ini juga meminta DPRD memanggil instansi terkait untuk membuka data target dan realisasi PAD parkir, mekanisme penyetoran penerimaan, serta perhitungan efisiensi biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Bagi LSM GERAK, persoalan ini bukan semata-mata mengenai aktivitas parkir, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan uang daerah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Jika pengelolaan parkir telah berjalan sesuai aturan, jelaskan dasar hukumnya dan sampaikan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana PAD dikelola dan disetorkan ke kas daerah,” demikian pesan yang ingin disampaikan dalam tuntutan hearing tersebut.

Hingga naskah ini disusun, tanggapan DPRD Kota Sungai Penuh atas surat permohonan hearing tersebut masih perlu dikonfirmasi. DPRD diharapkan dapat memberikan penjelasan agar persoalan ini memperoleh kejelasan dan pemberitaan tetap berimbang.

LSM GERAK menyatakan akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD sektor parkir demi kepentingan masyarakat Kota Sungai Penuh.