OPLAH KERINCI DISOROT! ALUR IRIGASI DAN PEMBAGIAN AIR PER HEKTARE DIPERTANYAKAN, PENYEDIA SID DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB

KERINCI, JAMBI – Pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) di Kabupaten Kerinci mulai mendapat sorotan serius. Bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi juga menyangkut aspek paling mendasar dalam keberhasilan program tersebut, yakni kepastian ketersediaan dan distribusi air ke setiap hektare lahan pertanian.

Persoalan ini mencuat dalam peninjauan lapangan oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Ir. H. Nandang Sudrajat, M.M., yang didampingi SATGAS TANI MERDEKA JAMBI.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Dugaan Kasus Desa Tebel: Inspektorat Sidoarjo Limpahkan Kembali Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri

113 Redaksi : Mfs

Dalam peninjauan sejumlah titik kegiatan, ditemukan beberapa aspek teknis yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai alur irigasi, pembagian debit air per hektare, hingga kejelasan arah pembuangan air.

Pertanyaan mendasarnya, apakah desain sistem pengairan yang direncanakan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan air seluruh lahan yang menjadi sasaran program OPLAH?

Jangan sampai pembangunan saluran irigasi hanya terlihat baik dalam gambar perencanaan dan dokumen administrasi, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan nyata petani ketika kegiatan mulai dioperasikan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

SATGAS TMI PROVINSI JAMBI KAWAL KUNJUNGAN KERJA SEKJEN TMI DI KERINCI DAN SUNGAI PENUH

183 Redaksi Jambi

Pembagian Air Per Hektar Jangan Sekadar Asumsi. 

Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembagian air untuk setiap hektare lahan.

Pihak perencana maupun pelaksana harus mampu menjelaskan dari mana sumber air diperoleh, bagaimana alur distribusinya, berapa kebutuhan debit air, bagaimana pembagian air dilakukan, serta ke mana aliran pembuangan diarahkan.

Tanpa perhitungan teknis yang terukur, potensi ketimpangan distribusi air sangat mungkin terjadi. Sebagian lahan bisa memperoleh pasokan air memadai, sementara lahan lainnya justru berisiko mengalami kekurangan air.

Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan program OPLAH yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan mendukung kesejahteraan petani.

Penyedia SID Dan Pengawas Harus Berani Memberikan Penjelasan

SATGAS TANI MERDEKA JAMBI menilai, apabila desain alur irigasi tidak dapat dijelaskan secara logis dan sesuai kondisi geografis lapangan, maka penyedia SID (Survei Investigasi dan Desain) perlu dipanggil untuk memberikan klarifikasi teknis.

Begitu pula pihak pengawas dan pelaksana kegiatan. Mereka harus mampu menjelaskan apakah desain yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan lapangan atau justru terdapat aspek perencanaan yang belum matang.

Kebutuhan pembangunan dump parit juga harus dikaji secara serius. Keberadaannya tidak boleh sekadar menjadi bagian dari rencana pekerjaan, tetapi harus memiliki fungsi teknis yang jelas dalam mendukung kelancaran aliran dan pembuangan air.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila desain yang dibuat ternyata tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya?

MC NOL TITIK BARU JANGAN MENJADI PENGULANGAN MASALAH

Selain mengevaluasi sejumlah titik yang telah ditinjau, perhatian juga diarahkan pada pelaksanaan MC Nol di beberapa lokasi baru yang akan menjadi sasaran kegiatan OPLAH.

Tahapan MC Nol harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh aspek teknis telah diperiksa dan dimatangkan sebelum pekerjaan dimulai.

Jangan sampai persoalan yang ditemukan pada lokasi sebelumnya kembali terulang akibat lemahnya pemeriksaan perencanaan dan pengawasan.

Setiap titik pekerjaan harus memiliki desain yang sesuai kondisi geografis, kebutuhan pengairan, kesiapan lahan, serta sistem pembuangan air yang jelas.

Jangan Habiskan Anggaran, Tetapi Petani Tidak Mendapatkan Manfaat

Program OPLAH merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi lahan pertanian dan produksi pangan.

Karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara teknis dan fungsional.

SATGAS TANI MERDEKA JAMBI mendorong agar seluruh catatan hasil peninjauan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Evaluasi terhadap penyedia SID, pengawas, dan pelaksana perlu dilakukan secara terbuka apabila ditemukan ketidaksesuaian antara desain dan kondisi lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan OPLAH tidak boleh hanya diukur dari berapa hektare lahan yang tercatat dalam program atau berapa panjang saluran yang dibangun.

Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah air benar-benar sampai ke lahan petani, apakah distribusinya merata, dan apakah infrastruktur yang dibangun mampu mendukung peningkatan hasil panen.

Jangan sampai program yang mengusung semangat optimalisasi lahan justru menyisakan persoalan pengairan yang harus ditanggung petani.

Publik berhak mengetahui apakah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan OPLAH di Kabupaten Kerinci telah berjalan sesuai kebutuhan teknis dan tujuan program.