KONSUMEN PERUMAHAN BUMI MUTIARA INDAH DIDUGA DIINTIMIDASI PIHAK BANK, ANCAM CABUT SUBSIDI DI TENGAH RENCANA GUGATAN HUKUM
Detikkasus.co.id|SUKABUMI – Persoalan Perumahan Bumi Mutiara Indah semakin memanas. Setelah muncul dugaan ketidaksesuaian fasilitas air bersih yang tercantum dalam dokumen serah terima dengan kenyataan di lapangan, kini konsumen mengaku mendapatkan tekanan dari pihak bank melalui sambungan telepon.
Berdasarkan keterangan konsumen, pihak bank diduga melakukan intimidasi dengan menyampaikan ancaman pencabutan subsidi perumahan. Ancaman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum dan kewenangan pihak bank dalam menyampaikan ancaman tersebut kepada konsumen.
Padahal, persoalan fasilitas perumahan Bumi Mutiara Indah saat ini tengah menjadi perhatian dan sedang dipersiapkan untuk menempuh langkah hukum melalui Kantor Hukum LAW FIRM ASAS & PARTNERS.
Konsumen Pertanyakan Dasar Ancaman Pencabutan Subsidi
Konsumen mempertanyakan apa dasar hukum pihak bank mengancam akan mencabut subsidi perumahan, sementara persoalan yang sedang dipersoalkan justru berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian fasilitas yang disediakan pengembang.
Dalam dokumen lampiran serah terima rumah, tercantum fasilitas PDAM sebanyak satu unit. Namun, berdasarkan keterangan penghuni dan dokumentasi yang diterima, penyediaan air di lokasi justru menggunakan sumur bor.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang sedang dikaji secara hukum oleh kuasa hukum konsumen.
Munculnya dugaan tekanan melalui telepon dari pihak bank pun menimbulkan pertanyaan: apakah konsumen yang memperjuangkan haknya justru harus menghadapi ancaman pencabutan subsidi?
Ada Aturan OJK yang Melarang Penagihan dengan Ancaman
Dalam perspektif perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, tindakan pihak bank perlu diuji berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa penagihan kredit wajib dilakukan sesuai ketentuan hukum dan norma yang berlaku, tanpa menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan konsumen, maupun tekanan fisik atau verbal.
Apabila komunikasi pihak bank terbukti memenuhi unsur tekanan atau intimidasi yang dilarang, tindakan tersebut dapat menjadi dasar pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pencabutan Subsidi Tidak Boleh Tanpa Dasar dan Prosedur
Terkait ancaman pencabutan subsidi KPR, persoalan ini juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan program pembiayaan rumah subsidi.
Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang berlaku sejak 4 September 2026, mengatur penghentian fasilitas KPR Sejahtera dalam kondisi tertentu, antara lain apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengendalian terhadap kebenaran pernyataan debitur atau rumah tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sesuai ketentuan.
Artinya, pihak bank perlu menjelaskan secara tertulis apa dasar, alasan, dan prosedur apabila menyatakan akan menghentikan fasilitas KPR bersubsidi. Konsumen juga berhak meminta penjelasan mengenai pelanggaran apa yang dituduhkan kepadanya.
LAW FIRM ASAS & PARTNERS Siapkan Langkah Hukum
Kantor Hukum LAW FIRM ASAS & PARTNERS menyatakan bahwa persoalan yang dialami konsumen Perumahan Bumi Mutiara Indah perlu mendapatkan perhatian serius.
Langkah hukum sedang dipersiapkan untuk menguji dugaan ketidaksesuaian fasilitas perumahan dengan dokumen serah terima serta memastikan hak-hak konsumen mendapatkan perlindungan hukum.
Selain itu, dugaan intimidasi melalui telepon oleh pihak bank juga perlu ditelusuri, termasuk siapa petugas yang menghubungi konsumen, apa kapasitasnya, dan atas dasar kewenangan apa ancaman pencabutan subsidi tersebut disampaikan.
Pihak bank diharapkan tidak menggunakan posisi dan kewenangannya untuk memberikan tekanan kepada konsumen yang sedang memperjuangkan haknya.
OJK dan BP Tapera Diminta Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, instansi terkait diharapkan segera melakukan pengawasan dan meminta klarifikasi dari pihak bank maupun pengembang.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan:
1. Apa dasar hukum pihak bank mengancam pencabutan subsidi perumahan?
2. Apakah konsumen telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan KPR subsidi?
3. Apakah terdapat surat resmi atau keputusan tertulis mengenai rencana penghentian subsidi?
4. Mengapa konsumen mendapatkan tekanan ketika sedang memperjuangkan hak atas fasilitas rumah yang dijanjikan?
5. Bagaimana tanggung jawab developer atas fasilitas air PDAM yang tercantum dalam dokumen serah terima tetapi diduga tidak sesuai dengan kenyataan?
Konsumen berharap OJK, BP Tapera, dan instansi pemerintah terkait tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut.
Jangan sampai konsumen yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru merasa takut ketika memperjuangkan haknya.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi dari pihak bank, pengembang Perumahan Bumi Mutiara Indah, serta instansi terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan dan kepentingan masyarakat.
Red
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar