Dijanjikan Izin Pangkalan Gas, Dana Rp240 Juta Diduga Mengalir ke MBG, Korban Segel Kantor SPPG Brang Bara
Foto: LSM Gempar NTB dan korban saat menyegel kantor SPPG Barang Bara
Sumbawa Besar, NTB, Detikkasus.co.id — Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disegel oleh pihak yang mengaku sebagai korban dugaan penipuan, Selasa (10/11/2026).
Penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas dana yang sebelumnya diserahkan untuk pengurusan izin pangkalan gas LPG 3 kilogram. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan usaha program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG tersebut.
Perkara ini bermula pada Agustus 2026. Dua orang, yakni A. Muis dan Roni Efendi, mengaku dijanjikan bantuan pengurusan izin pangkalan LPG 3 kg oleh seseorang yang disebut sebagai pemilik SPPG tersebut.
A. Muis, warga Lunyuk, saat ditemui di lokasi penyegelan, mengungkapkan bahwa dirinya dan Roni Efendi telah mentransfer uang sebesar Rp200 juta ke rekening pihak yang menjanjikan pengurusan izin tersebut. Namun, setelah menunggu cukup lama, izin yang dijanjikan tak kunjung terbit dan tidak ada kepastian.
Selain uang yang ditransfer, korban juga mengaku mengalami kerugian materiil lainnya. Jika diakumulasikan, total kerugian yang diklaim mencapai Rp240 juta.
”Pertama kita ditawarkan usaha daging, namun usaha dagingnya tidak jalan. Dia tawarkan gas, mau jualan gas tidak, saya bantu untuk mengurus izin, dengan nilai gas 730 tong, dengan nominal uang Rp200 juta lebih,” ungkap A. Muis.
Ia mengaku telah beberapa kali mendatangi rumah pihak yang bersangkutan untuk menanyakan perkembangan pengurusan izin tersebut. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak memberikan kepastian.
”Setelah saya mendatangi rumahnya, jawabannya siap antar, itu saja jawabannya. Akhirnya kami menduga ini penipuan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua LSM Gempar NTB, Bung Rudini, S.P., M.Si., selaku pendamping korban, mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut dengan meminta pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan.
Menurut Rudini, pihaknya juga telah melayangkan surat somasi Nomor 011/B/DPD-GEMPAR-NTB.28/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pengembalian dana milik para korban.
”Kami sudah lama menunggu kepastian dari yang bersangkutan untuk meminta pertanggungjawaban dan komitmen untuk mengembalikan uang korban, namun sampai saat ini pemilik SPPG itu belum memberikan jawaban,” ujar Rudini.
Ia menegaskan, penyegelan kantor SPPG tersebut merupakan bentuk tuntutan agar pihak yang bersangkutan segera memberikan pertanggungjawaban. Gempar NTB juga menduga dana yang diserahkan para korban berkaitan dengan pembiayaan usaha MBG di SPPG tersebut.
”Untuk sementara waktu kami menyegel kantor SPPG itu, sampai pemiliknya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengembalikan uang para korban,” tegasnya.
Pihak SPPG Berikan Tanggapan
Di sisi lain, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak yang disebut sebagai pemilik SPPG memberikan tanggapan singkat terkait penyegelan kantor dan tudingan para korban.
”Bisa diminta tanggapan Om saya saja bang, yang tadi hadir menerima aksi demo, sudah saya kuasakan juga ke om itu,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, wartawan media ini kemudian menghubungi pihak yang disebut sebagai penerima kuasa. Dalam keterangannya, ia menyebut tudingan mengenai aliran dana tersebut masih sebatas dugaan dan meminta pihak korban membuktikan ke mana dana tersebut digunakan.
”Itu kan masih dugaan mereka, jadi hak mereka silakan meneliti atau mencari tahu ke mana anggaran itu,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kapasitas dan keterlibatannya di SPPG tersebut, ia meminta agar wawancara dilakukan secara langsung di kediamannya.
”Begini aja ketemu langsung saya aja, ketemu langsung aja dengan saya nanti kalau mau wawancarai saya nanti, boleh di mana, di rumah saya boleh. Kamu datang ke tempat saya langsung kalau kamu cari informasi, nanti saya jelaskan kepada kamu. Kamu datang aja ke tempat saya, ke rumah saya, alamat nanti saya kasih,” lanjutnya.
Wartawan kemudian menawarkan agar wawancara dapat dilakukan melalui sambungan telepon WhatsApp. Namun, pihak tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak ingin diatur terkait wawancara, sebelum akhirnya mengakhiri sambungan telepon.
”Kan hak saya, kan kamu meminta saya kok kamu yang mengatur saya,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut belum menemukan titik terang. Penyegelan Kantor SPPG Brang Bara masih berlangsung, sementara para korban berharap pihak yang bersangkutan segera memberikan kepastian dan menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana yang telah diserahkan.
Para korban juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga tidak berlarut-larut. (Fk)
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar