HAK WARGA JANGAN DIINJAK! PEMKAB BOGOR DIDESAK TURUN TANGAN, STATUS SAHAM PT TOR JAGORAWI DISOROT!

waktu baca 3 menit
Senin, 16 Nov 2026 10:30 14 Redaksi : Mfs

Lima Ahli Waris Telah Ditetapkan Pengadilan Agama Bogor, Dugaan Pembatasan Akses Rumah di Karanggan Kini Menuai Pertanyaan Serius.

Detikkasus.co.id, KABUPATEN BOGOR – Hak warga untuk tinggal dengan aman dan mendapatkan akses menuju rumah sendiri jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan perusahaan!

Persoalan dugaan pembatasan akses menuju rumah warga di kawasan Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan. Pemilik mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243, NIB 01932, namun akses menuju kediamannya disebut mengalami pembatasan oleh pihak PT Taman Olahraga Jagorawi (PT TOR Jagorawi).

Tak hanya persoalan akses rumah, status kepemilikan saham PT TOR Jagorawi juga memunculkan tanda tanya besar.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Bgr tertanggal 8 Agustus 2022, lima orang telah ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Made Indra Nirwan Zakir.

Kini, pertanyaan mendasar muncul: Apakah almarhum memiliki saham di PT TOR Jagorawi? Berapa jumlahnya? Bagaimana status saham tersebut setelah penetapan ahli waris?

Jika saham tersebut terbukti menjadi bagian dari harta peninggalan, hak para ahli waris harus mendapatkan kejelasan sesuai mekanisme hukum dan administrasi perseroan.

Pemkab Bogor pun didesak tidak tinggal diam. Pemeriksaan terhadap status tanah, legalitas akses jalan, serta dasar pembatasan akses harus segera dilakukan secara objektif.

JANGAN BIARKAN HAK WARGA TERGANTUNG TANPA KEPASTIAN!

Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang mereka hadapi. Dugaan pembatasan akses menuju rumah dinilai telah menimbulkan keresahan karena menyangkut hak dasar untuk keluar masuk tempat tinggal.

“Kami hanya ingin hidup tenang dan bisa keluar masuk rumah sendiri tanpa dipersulit. Jangan sampai kami seperti orang asing di lingkungan tempat tinggal kami sendiri. Kalau memang ada aturan yang menjadi dasar pembatasan, tolong tunjukkan secara jelas. Kami hanya meminta hak kami dihormati dan dilindungi,” Ucap H sebagai perwakilan warga untuk pemerintah kabupaten bogor.

Warga juga berharap Pemkab Bogor segera turun tangan mempertemukan seluruh pihak dan memeriksa dokumen kepemilikan tanah maupun legalitas akses jalan.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan, kepastian hukum, dan akses menuju rumah yang tidak dipersulit. Jangan tunggu persoalan ini semakin besar baru ada tindakan.” tutur B menambahkan.

Kini warga menanti keberanian pemerintah untuk memberikan kepastian. Sebab rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat tinggal dan ruang kehidupan yang hak-haknya harus dilindungi.

Jangan sampai kepentingan apa pun membuat suara warga kehilangan tempat untuk didengar!

Tim media meminta klarifikasi terbuka dari PT TOR Jagorawi, Pemkab Bogor, serta instansi terkait.

Siapa pemegang saham PT TOR Jagorawi saat ini? Apa dasar pembatasan akses rumah warga? Dan sampai kapan persoalan ini dibiarkan tanpa penyelesaian?

Hak warga wajib dilindungi. Kepastian hukum harus ditegakkan. Jangan sampai warga merasa menjadi orang asing di depan rumahnya sendiri! (Tim & Red).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA