SUKABUMI DISOROT SOAL MBG, EDMD BEREAKSI KERAS SOLUSI UNTUK RAKYAT ATAU SEKADAR MENAMBAH DAFTAR MASALAH
Detikkasus.co.id, Sukabumi — Pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebut Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah dengan persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak memantik gelombang reaksi keras dari masyarakat. Alih-alih menenangkan publik, pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar: apakah ini awal dari solusi nyata, atau sekadar menambah panjang daftar persoalan yang selama ini belum terselesaikan?
Pernyataan itu sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Sukabumi. Banyak pihak menilai, jika benar Sukabumi menjadi daerah dengan persoalan MBG terbanyak, maka pemerintah pusat dan daerah harus segera membuka fakta secara terang-benderang kepada publik, bukan sekadar melontarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.
Menanggapi hal tersebut, Dachi dari EDMD melontarkan kritik tajam. Ia menilai persoalan MBG di Sukabumi bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan menyangkut persoalan yang jauh lebih serius: kualitas gizi, transparansi penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga potensi pemborosan yang berujung merugikan rakyat.
- “Pernyataan seperti itu harus disertai solusi konkret, bukan hanya menambah keresahan masyarakat. Kalau memang banyak masalah, bongkar ke publik apa akar persoalannya dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Dachi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada besaran anggaran Rp15.000 per porsi yang dinilai banyak pihak sulit menjamin standar nutrisi ideal. Dalam praktiknya, anggaran tersebut kerap dipertanyakan efektivitasnya karena realisasi di lapangan diduga jauh dari ekspektasi.
Tak sedikit masyarakat menilai skema ini rawan menjadi ladang pemborosan anggaran, bahkan berpotensi lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti pemilik dapur penyedia makanan dibandingkan manfaat riil yang diterima peserta didik.
Tak hanya soal anggaran, aspek keamanan dan higienitas makanan juga menjadi perhatian serius. Berbagai kasus dugaan keracunan siswa di sejumlah daerah disebut sebagai alarm keras bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia makanan masih sangat lemah.
- “Kalau pengawasan independen tidak diperketat, program ini justru bisa menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi,” tambah Dachi.
Di sisi lain, sekolah-sekolah disebut ikut menanggung beban besar akibat pelaksanaan program yang terpusat. Banyak sekolah akhirnya menjadi “tameng birokrasi” saat terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan buruk, atau persoalan logistik lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab sistem pengelola.
EDMD juga menyoroti alokasi anggaran fantastis program MBG yang dinilai berpotensi menggerus sektor pendidikan lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan fasilitas sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan tenaga PPPK yang hingga kini masih banyak menerima penghasilan minim.
- “Pemerintah harus hadir secara adil. Jangan sampai anggaran besar digelontorkan ke program yang pelaksanaannya carut-marut, sementara nasib guru yang menjadi ujung tombak pendidikan justru terabaikan,” kritiknya.
Tak kalah tajam, istilah “gratis” dalam program ini juga menuai sorotan. Menurut EDMD, penggunaan kata tersebut dinilai kurang etis karena dana yang digunakan sejatinya berasal dari pajak rakyat, bukan semata pemberian cuma-cuma pemerintah.
Program yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan kepada generasi masa depan, kini justru memunculkan kegelisahan publik.
Kini masyarakat Sukabumi menunggu langkah nyata, bukan sekadar sidak seremonial atau pernyataan bombastis.
Jika MBG benar menjadi persoalan terbesar di Sukabumi, publik menuntut jawaban tegas: siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan persoalan ini benar-benar diselesaikan?
Salam EDMD.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar