Peringati Hari Tani Nasional, Solidaritas Perempuan Sumbawa Soroti Kedaulatan Perempuan atas Tanah dan Pangan
Sumbawa Besar, NTB, Detikkasus.co.id – Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September, Solidaritas Perempuan Sumbawa menyoroti keterkaitan antara krisis pangan, krisis agraria, dan krisis ekologis di Sumbawa.
Organisasi tersebut menyerukan terwujudnya reforma agraria yang adil gender serta penguatan kedaulatan perempuan atas tanah, pangan, dan ruang hidup.
Peringatan Hari Tani Nasional merujuk pada pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA dimaknai sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pernyataan sikap bertema “Perempuan Berdaulat atas Tanah, Pangan, dan Ruang Hidup”, Solidaritas Perempuan Sumbawa menilai Hari Tani Nasional harus menjadi momentum untuk melihat persoalan petani dan pangan secara lebih utuh.
Ketua Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nurwahdania, mengatakan persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan ketersediaan bahan makanan.
“Pangan tidak hanya berbicara tentang produksi dan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang siapa yang menguasai tanah, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya agraria, bagaimana tanah dikelola, benih apa yang ditanam, serta siapa yang dilibatkan dalam menentukan kebijakan,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Kamis (24/9/2026).
Solidaritas Perempuan Sumbawa menilai perempuan di Sumbawa memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan pangan, mulai dari memilih dan menyimpan benih, menanam, mengolah hasil pertanian, hingga mempertahankan pengetahuan pangan lokal.
Namun, menurut organisasi tersebut, peran itu belum sepenuhnya diikuti dengan akses dan kontrol yang setara terhadap tanah, benih, sumber daya alam, maupun ruang pengambilan keputusan.
Perubahan sistem pertanian juga dinilai semakin memperberat beban perempuan. Penyeragaman benih dan dominasi penggunaan jagung hibrida, ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia, alih fungsi lahan, serta tekanan terhadap lingkungan disebut berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan dan petani kecil.
Biaya produksi yang tinggi, risiko gagal panen, serta ketidakpastian harga dinilai meningkatkan beban ekonomi dan utang rumah tangga. Sementara itu, pangan lokal yang masih dipertahankan masyarakat dinilai belum memperoleh dukungan dan penghargaan ekonomi yang layak.
Kondisi tersebut, menurut Solidaritas Perempuan Sumbawa, menunjukkan bahwa ketika tanah, sumber air, lingkungan, dan benih lokal semakin tertekan, keberlanjutan pangan serta penghidupan masyarakat Sumbawa turut menghadapi ancaman.
Selain persoalan agraria dan pangan, keterbatasan akses terhadap tanah dan pekerjaan yang layak juga disebut mendorong sebagian perempuan mencari penghidupan melalui migrasi.
Berdasarkan pendampingan yang dilakukan Solidaritas Perempuan Sumbawa, perempuan buruh migran masih menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya gaji yang tidak dibayar, pelanggaran kontrak, serta kondisi kerja yang tidak layak.
“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan bersifat berlapis dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat diselesaikan secara sektoral,” lanjut Nurwahdania.
Dalam konteks tersebut, Solidaritas Perempuan Sumbawa menegaskan bahwa reforma agraria yang adil gender menjadi tuntutan yang dinilai mendesak.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila seluruh rakyat, termasuk perempuan, memiliki ruang partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan serta akses yang adil terhadap sumber-sumber kehidupan.
Atas situasi tersebut, Solidaritas Perempuan Sumbawa menyampaikan empat desakan, yakni:
1. Menghentikan seluruh bentuk perampasan tanah dan sumber agraria atas nama proyek strategis nasional, proyek iklim, food estate, dan proyek investasi ekstraktif lainnya.
2. Menyelesaikan konflik-konflik agraria secara adil bagi rakyat dengan melibatkan secara bermakna seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan.
3. Melindungi tanah pertanian dan ruang hidup rakyat, serta melindungi benih dan pangan lokal.
4. Menghentikan kebijakan pertanian yang meningkatkan ketergantungan dan beban ekonomi perempuan serta petani kecil.
Solidaritas Perempuan Sumbawa juga menyerukan konsolidasi gerakan perempuan pejuang agraria untuk memperjuangkan keadilan agraria sekaligus memperkuat kedaulatan perempuan atas tanah, pangan, dan ruang hidup. (*)
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar