DANA HIBAH PEMKAB SUKABUMI DISOROT TAJAM! GAPURA RI GANDENG LAW FIRM ASAS & PARTNERS, SENGKETA INFORMASI MENGINTAI!
Belum Ada Jawaban Tertulis dari BPKAD, Transparansi Dana Hibah 2023–2024 Dipertanyakan, Jalur Komisi Informasi hingga Langkah Hukum Mulai Disiapkan!
Detikkasus.co.id, SUKABUMI — Pengelolaan dana hibah APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023–2024 kini berada di bawah sorotan tajam. Bukan tanpa alasan, LSM GAPURA RI mengaku belum menerima jawaban tertulis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi atas permintaan informasi terkait dana hibah.
Persoalan ini pun memasuki babak baru. GAPURA RI resmi memberikan kuasa kepada Law Firm ASAS & Partners untuk menempuh langkah hukum.
Surat permintaan konfirmasi yang disebut telah diterima BPKAD pada 10 September 2026 itu hingga kini diklaim belum mendapat tanggapan tertulis. Kondisi tersebut memicu pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Pada 23 September 2026, GAPURA RI memberikan kuasa khusus kepada Law Firm ASAS & Partners. Dua hari kemudian, tepatnya 25 September 2026, dokumen yang disebut sebagai posita disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku Atasan PPID, dengan tembusan kepada Bupati Sukabumi.
DUA PINTU HUKUM, SATU TUNTUTAN: TRANSPARANSI!
Advokat Law Firm ASAS & Partners, Suhendra, S.H., menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar surat yang belum dijawab. Menurutnya, terdapat dua persoalan yang perlu ditangani, yakni sengketa informasi publik dan dugaan penyalahgunaan dana hibah yang masih membutuhkan pendalaman serta pembuktian.
Sementara itu, advokat Ari Agustian, S.H., menyatakan pihaknya membuka peluang membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, jalur pidana juga disebut sebagai opsi apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.
Namun, dugaan penggelapan maupun penyalahgunaan dana hibah belum terbukti secara hukum.
30 HARI KERJA, PEMKAB DITUNGGU BERSIKAP!
Dalam mekanisme keterbukaan informasi publik, Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.
Apabila tidak ada tanggapan atau jawaban tidak memuaskan, sengketa dapat berlanjut ke Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Advokat Ari Agustian, S.H., mengatakan pihaknya telah menuangkan argumentasi dan tuntutan dalam dokumen yang disampaikan kepada Pemkab Sukabumi.
«“Kami sudah menguraikan secara jelas dalam posita kami, sehingga petitum yang kami berikan terkait sengketa informasi publik dapat kami tempuh ke Komisi Informasi Jawa Barat sesuai Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto ketentuan PerKI,” kata Ari.»
Ia menambahkan, langkah hukum terkait dugaan tindak pidana juga terbuka apabila kondisi yang dipersoalkan tidak mendapatkan penyelesaian.
«“Begitu juga dengan petitum pidananya dapat kami tempuh berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor, KUHP, TPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya,” lanjutnya.»
Kini, publik menanti kejelasan: Apakah BPKAD dan Pemkab Sukabumi akan membuka informasi yang diminta, memberikan penjelasan resmi, atau membiarkan persoalan ini bergulir ke meja sengketa informasi?
Uang hibah bersumber dari anggaran daerah. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Suhendra S.H secara tegas mengatakan bahwa pihaknya masih membuka ruang penyelesaian secara baik dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, langkah hukum merupakan opsi yang akan ditempuh apabila proses administratif dan mekanisme keterbukaan informasi tidak menghasilkan penyelesaian.
«“Apakah terdapat tindak pidana dalam pengelolaan dana hibah Kabupaten Sukabumi 2023–2024, siapa pihak yang bertanggung jawab, apakah terdapat kerugian negara, serta bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawabannya, tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang,” ujar Suhendra.»
Dengan demikian, posisi perkara saat ini belum sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, yang terjadi saat ini adanya permintaan informasi, keberatan, pemberian kuasa hukum, serta ancang-ancang menempuh mekanisme sengketa informasi dan jalur hukum lainnya.
Dana hibah 2023–2024 kini menjadi ujian keterbukaan Pemkab Sukabumi. Publik menunggu jawaban, sementara langkah hukum mulai disiapkan.
Seluruh dugaan penyalahgunaan tetap harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar