Pemkab Sukabumi di Ambang Gugatan Hukum, Sengketa Dana Hibah dan Keterbukaan Informasi Memanas
Detikkasus.co.id, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi potensi langkah hukum terkait persoalan transparansi pengelolaan dana hibah APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023–2024. Persoalan yang sebelumnya dipersoalkan LSM GAPURA RI tersebut kini ditangani oleh Law Firm ASAS & Partners.
Persoalan bermula dari permintaan konfirmasi tertulis yang disampaikan LSM GAPURA RI kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi terkait pengelolaan dana hibah.
Pihak GAPURA RI menyatakan surat permintaan konfirmasi tersebut telah diterima BPKAD pada 10 September 2026. Namun, hingga kini, pihaknya mengaku belum memperoleh jawaban tertulis sebagaimana yang diminta.
Surat tersebut tercatat dengan Nomor 145/LSM/DPP-GPR/RI/IV/X/2026 dan ditandatangani Sekretaris Jenderal LSM GAPURA RI, Bulderi Sebastian.
Karena belum memperoleh jawaban, GAPURA RI kemudian memberikan kuasa khusus kepada Law Firm ASAS & Partners pada 23 September 2026 untuk mengambil langkah hukum terkait persoalan tersebut.
Dua hari kemudian, Jumat, 25 September 2026, Law Firm ASAS & Partners menyampaikan dokumen yang disebut sebagai posita kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku Atasan PPID. Dokumen tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Sukabumi selaku Pembina PPID.
Advokat Law Firm ASAS & Partners, Suhendra, S.H., menyatakan persoalan yang mereka tangani memiliki dua ranah berbeda, yakni sengketa informasi publik dan dugaan penyalahgunaan dana hibah.
«“Secara detail, fakta ini menyangkut dua persoalan. Pertama berkaitan dengan sengketa informasi publik dan kedua berkaitan dengan adanya indikasi penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana hibah APBD Kabupaten Sukabumi. Kami masih mengedepankan good faith kepada para pemangku kebijakan Pemda Kabupaten Sukabumi,” ujar Suhendra.»
Sengketa Informasi Memiliki Mekanisme Hukum
- Dalam konteks sengketa informasi publik, keberatan kepada Atasan PPID merupakan salah satu tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Pasal 35 ayat (1) UU KIP memberikan dasar pengajuan keberatan, antara lain ketika permintaan informasi tidak ditanggapi atau informasi yang diminta tidak dipenuhi.
- Selanjutnya, Pasal 36 ayat (2) UU KIP mengatur bahwa Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.
Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan atau tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan, sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 37 UU KIP mengatur mekanisme pengajuan sengketa tersebut, termasuk ketentuan mengenai batas waktu pengajuan.
Dengan demikian, tenggat waktu 30 hari kerja dalam perkara ini bukan semata-mata merupakan “ultimatum” sepihak, melainkan berkaitan dengan tahapan prosedural dalam mekanisme keberatan informasi publik.
Dua Jalur Hukum Disiapkan
Law Firm ASAS & Partners menegaskan bahwa persoalan yang mereka tangani tidak berhenti pada aspek keterbukaan informasi.
Advokat Ari Agustian, S.H., mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua jalur yang berbeda, yakni mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dan langkah hukum terkait dugaan tindak pidana yang menurutnya masih perlu didalami.
«“Kami sudah menguraikan secara jelas dalam posita kami, sehingga petitum yang kami berikan terkait sengketa informasi publik dapat kami tempuh ke Komisi Informasi Jawa Barat sesuai Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto ketentuan PerKI. Begitu juga dengan petitum pidananya dapat kami tempuh berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor, KUHP, TPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Ari.»
Menurut Ari, langkah hukum tersebut akan ditempuh apabila Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak memberikan respons yang dianggap memadai.
«“Hal ini jika elite Pemda Kabupaten Sukabumi tidak mengindahkan good faith kami,” tegasnya.»
Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Belum Terbukti
Law Firm ASAS & Partners juga menegaskan bahwa persoalan dugaan penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana hibah tersebut masih berada pada tahap dugaan atau indikasi dan belum dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara hukum.
Karena itu, berbagai hal yang dipersoalkan—mulai dari ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, potensi kerugian negara, hingga mekanisme pertanggungjawaban dana hibah—masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang.
«“Apakah terdapat tindak pidana dalam pengelolaan dana hibah Kabupaten Sukabumi 2023–2024, siapa pihak yang bertanggung jawab, apakah terdapat kerugian negara, serta bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawabannya, tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang,” ujar Suhendra.»
Respons Pemkab Sukabumi Dinanti, Kini, perhatian tertuju pada respons Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan BPKAD.
Di satu sisi, terdapat permintaan informasi mengenai pengelolaan dana hibah yang menurut GAPURA RI belum memperoleh jawaban tertulis. Di sisi lain, Law Firm ASAS & Partners menyatakan telah menyiapkan langkah hukum apabila mekanisme administratif dan keterbukaan informasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.
Pertanyaan publik pun mengarah pada satu hal: apakah Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan dana hibah yang dipertanyakan, atau persoalan tersebut akan berlanjut menjadi sengketa informasi dan proses hukum?
Respons resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan BPKAD menjadi penting untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum, tetap menjunjung due process of law dan asas praduga tak bersalah, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran daerah
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar