TANGGAPAN ADVOKAT SUHENDRA, S.H. ATAS DUGAAN MALAPRAKTIK TERHADAP SALSABILA DI RSU dr. SLAMET GARUT
GARUT — Advokat Suhendra, S.H. menyatakan keprihatinan sekaligus memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dialami keluarga Salsabila Rizkia, bayi yang menurut keterangan keluarganya mengalami perubahan bentuk pada bagian hidung setelah menjalani perawatan di ruang Perinatologi RSU dr. Slamet Garut.
Menurut Suhendra, S.H., persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan keluarga dengan pihak rumah sakit, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan yang menyangkut hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan, informasi medis yang jelas, serta kepastian mengenai pertanggungjawaban apabila dalam proses pelayanan kesehatan terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian.
44 Biro Kab Sukabumi“Hampir tiga tahun adalah waktu yang sangat panjang bagi orang tua untuk menunggu sebuah kepastian. Yang dibutuhkan keluarga Salsabila bukan sekadar janji atau koordinasi internal, tetapi penjelasan yang terang berdasarkan fakta medis dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Suhendra, S.H.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan medis ataupun menyatakan bahwa telah terjadi malapraktik sebelum terdapat pembuktian yang sah.
Namun demikian, menurutnya, dugaan yang disampaikan keluarga harus ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan objektif.
241 Redaksi Jambi“Kami tidak sedang menghakimi tenaga medis atau institusi rumah sakit. Tetapi ketika ada seorang anak yang menurut keterangan orang tuanya mengalami perubahan fisik setelah menjalani perawatan, kemudian keluarga mengaku telah menunggu hampir tiga tahun tanpa mendapatkan kepastian, maka persoalan tersebut patut mendapatkan pemeriksaan secara serius,” ujar Suhendra.
REKAM MEDIS HARUS DIBUKA SECARA TERANG
Suhendra, S.H. menilai salah satu hal penting yang harus segera dilakukan adalah memastikan keberadaan dan kelengkapan rekam medis Salsabila selama menjalani perawatan.
Menurutnya, rekam medis dapat menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi pasien sebelum, selama, dan setelah menjalani perawatan, termasuk tindakan medis, penggunaan alat bantu pernapasan, serta perkembangan kondisi pasien selama dirawat.
“Jangan sampai keluarga hanya diberikan penjelasan secara lisan. Semua harus dapat ditelusuri melalui rekam medis. Kapan alat digunakan, bagaimana prosedurnya, bagaimana kondisi pasien saat itu, siapa yang melakukan tindakan, dan bagaimana kondisi pasien ketika dinyatakan pulang. Semua itu harus jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta agar dilakukan pemeriksaan medis secara objektif terhadap kondisi Salsabila saat ini.
Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah perubahan pada hidung yang dialami Salsabila memiliki hubungan sebab-akibat dengan tindakan atau penggunaan alat medis ketika menjalani perawatan, atau terdapat faktor medis lainnya.
JANGAN BIARKAN ORANG TUA MENUNGGU TANPA KEPASTIAN
Suhendra juga menyoroti keterangan keluarga mengenai adanya pemberian uang sekitar Rp2 juta dari seseorang yang disebut sebagai staf rumah sakit, serta adanya penyampaian mengenai rencana pertanggungjawaban hingga proses operasi.
Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit.
“Kalau memang pernah ada komunikasi dan penyampaian mengenai bentuk pertanggungjawaban sampai operasi, harus jelas siapa yang menyampaikan, dalam kapasitas apa, dan apa dasar serta bentuk pertanggungjawabannya. Jangan sampai keluarga menggantungkan harapan selama bertahun-tahun tanpa kepastian,” kata Suhendra.
Ia meminta manajemen RSU dr. Slamet Garut memberikan penjelasan secara resmi kepada keluarga mengenai hasil penelusuran internal dan langkah yang akan dilakukan.
JIKA ADA KELALAIAN, HARUS ADA PERTANGGUNGJAWABAN
Suhendra menegaskan bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan medis dan mekanisme yang berwenang nantinya ditemukan adanya kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian terhadap pasien, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Salsabila tidak disebabkan oleh pelayanan medis di rumah sakit, pihak rumah sakit juga berkewajiban memberikan penjelasan yang dapat dipahami keluarga berdasarkan fakta dan bukti medis.
“Prinsipnya sederhana. Kalau memang tidak ada kesalahan, jelaskan berdasarkan bukti medis. Kalau ternyata ada kesalahan atau kelalaian, jangan menghindar dari pertanggungjawaban. Yang tidak boleh adalah membiarkan keluarga menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan,” ujar Suhendra.
MINTA DIBENTUK PENELUSURAN YANG OBJEKTIF
Suhendra, S.H. mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, sehingga tidak hanya menjadi persoalan antara keluarga pasien dan internal rumah sakit.
Ia menyebut, apabila diperlukan, keluarga dapat meminta pendampingan hukum untuk memastikan hak-haknya dalam memperoleh informasi, dokumen yang relevan, serta proses penyelesaian apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin, tetapi bukan berarti harus didiamkan. Keluarga berhak mendapatkan kepastian. Rumah sakit juga berhak memberikan pembelaan apabila memang merasa tidak melakukan kesalahan. Biarkan fakta medis, rekam medis, dan mekanisme hukum yang berbicara,” kata Suhendra.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut bukan hanya penting bagi keluarga Salsabila, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan harus mengedepankan keselamatan pasien, keterbukaan informasi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
“Jangan ada pihak yang merasa kebal terhadap proses pemeriksaan. Jangan pula keluarga pasien dianggap sebagai pihak yang tidak memahami hukum. Ketika menyangkut hak seorang anak dan masa depannya, semua pihak harus serius memberikan kepastian,” pungkas Suhendra, S.H.
Suhendra menegaskan bahwa seluruh pihak tetap harus menghormati proses pemeriksaan dan asas praduga tak bersalah. Dugaan malapraktik maupun kelalaian medis harus dibuktikan berdasarkan fakta medis, rekam medis, keterangan tenaga kesehatan, pemeriksaan ahli, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, ia meminta agar proses tersebut tidak kembali berlarut-larut, mengingat keluarga mengaku telah menunggu hampir tiga tahun untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi anak mereka.
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar