DIDUGA JUAL TRAMADOL TERANG-TERANGAN DI LEUWISADENG, WARGA BERTANYA: HUKUM KE MANA?

waktu baca 4 menit
Rabu, 7 Okt 2026 12:03 134 Redaksi : Mfs

Detikkasus.co.id | KABUPATEN BOGOR — Peredaran obat keras tertentu (OKT), khususnya tramadol, exsimer dan obat keras lainnya, kembali menjadi sorotan tajam di wilayah Kabupaten Bogor. Di tengah gencarnya pemerintah dan aparat penegak hukum menyatakan perang terhadap peredaran obat keras yang berpotensi merusak generasi muda, aktivitas yang diduga sebagai penjualan obat keras tertentu justru disebut masih berlangsung secara terbuka di kawasan Leuwisadeng.

Sorotan kali ini mengarah ke sebuah lokasi di Jl. Nasional 11, Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640.

Ironisnya, lokasi tersebut berada di pinggir jalan utama yang ramai dilalui masyarakat. Namun berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, aktivitas yang diduga berkaitan dengan penjualan obat keras tertentu disebut masih dapat berlangsung.

Seorang pria yang ditemui di lokasi dan tidak bersedia menyebutkan identitasnya bahkan mengaku hanya menjalankan aktivitas penjualan tersebut karena diperintah pihak lain.

«“Saya mah cuma disuruh jualan, Bang. Cuma jual tramadol, exsimer sama there X. Saya mah cari buat makan aja, Bang. Umpet-umpetan aja kalau ada razia,” ungkapnya.»

Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian serius. Jika benar terdapat aktivitas penjualan obat keras tertentu tanpa kewenangan atau izin sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, maka publik tentu berharap aparat tidak berhenti pada penjual di lapangan saja, tetapi juga mengusut dari mana barang tersebut berasal dan siapa yang memasoknya.

DI TENGAH SERUAN PERANG TERHADAP TRAMADOL, MENGAPA MASIH ADA YANG BERANI JUALAN?

Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menyerukan pemberantasan peredaran obat keras tertentu dan minuman keras ilegal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras ilegal maupun obat keras tertentu seperti tramadol.

Menurutnya, pemberantasan tidak mungkin hanya mengandalkan satu institusi. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga aparat kewilayahan harus bergerak bersama.

Dedi juga pernah menegaskan bahwa pemberantasan tramadol seharusnya dapat dilakukan apabila seluruh unsur di tingkat kewilayahan bekerja secara kompak.

Ia menyinggung keberadaan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek hingga Polres yang memiliki wilayah kerja masing-masing.

Di sisi lain, jajaran Polda Jawa Barat juga sebelumnya telah menekankan penguatan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran narkotika, obat keras dan minuman keras berbahaya.

Namun muncul pertanyaan publik:

Jika komitmen pemberantasan sudah begitu kuat, lalu bagaimana mungkin aktivitas yang diduga menjual obat keras tertentu masih disebut dapat berlangsung di pinggir jalan utama?

Keresahan juga disampaikan seorang warga berinisial A. Ia mengaku baru mengetahui adanya dugaan aktivitas penjualan obat keras di lokasi tersebut setelah melihat pola aktivitas sejumlah anak muda yang datang menggunakan sepeda motor.

«“Saya mah baru tahu, A, di situ teh tempat jualan anu sok kitu. Sempat juga saya curiga, kok di situ banyak anak muda turun dari motor, sebentar terus naik lagi. Cepat banget ngobrolnya,” ujarnya.»

Ia berharap aparat segera melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut apabila memang terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan peredaran obat keras.

«“Kalau lokasi tersebut buat penjualan tramadol, saya berharap sama aparat penegak hukum ditangkep-tangkepin yang kaya gitu. Saya ngeri anak-anak saya pada minum begituan,” katanya.»

Kekhawatiran tersebut menggambarkan keresahan masyarakat terhadap potensi dampak penyalahgunaan obat keras tertentu, khususnya terhadap kalangan remaja.

POLRES BOGOR DAN POLSEK LEUWILIANG DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN

Kini perhatian publik tertuju kepada Polres Bogor dan jajaran Polsek yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut.

Bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memastikan apakah informasi mengenai dugaan aktivitas penjualan obat keras tersebut benar atau tidak.

Jika benar, masyarakat tentu berharap aparat melakukan penyelidikan, pemeriksaan legalitas, penyitaan barang bukti apabila ditemukan pelanggaran, serta mengusut jaringan pemasoknya.

Sebab persoalannya bukan sekadar seorang penjual di pinggir jalan.

  • Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
  • Dari mana obat-obatan tersebut diperoleh?
  • Siapa pemasoknya?
  • Siapa yang mengendalikan peredarannya?

Dan yang paling penting:

Mengapa aktivitas yang diduga berlangsung di ruang publik itu bisa muncul tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum?

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan perang terhadap obat keras.

Publik membutuhkan tindakan nyata.

Jika benar ada penjualan obat keras tertentu secara ilegal, jangan hanya menangkap orang yang berdiri di depan etalase. Telusuri sampai ke sumber barang dan jaringan di belakangnya.

Karena apabila yang diputus hanya mata rantainya yang paling bawah, sementara pemasoknya tetap bebas bergerak, maka peredaran obat keras akan kembali muncul dengan wajah dan lokasi yang berbeda.

Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.

Dari aspek hukum, peredaran obat keras tanpa hak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan pidana dalam Pasal 435 mengatur sanksi bagi setiap orang yang secara melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Selain itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana lain dalam proses penyelidikan, aparat penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah dugaan aktivitas tersebut akan segera diperiksa dan ditindak sesuai ketentuan hukum, atau justru kembali menjadi cerita lama tentang aktivitas yang disebut warga “terang-terangan tetapi seolah tidak tersentuh hukum”?

Detikkasus.co.id akan terus memantau perkembangan informasi ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam pemberitaan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA