Skandal Tambang Emas Ilegal diBogor Barat Dijaga Oknum Hingga Penjaga PT Ikut Terlibat.
Detikkasus.co.id, Kabupaten Bogor – Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memiliki potensi besar di sektor pertambangan, salah satunya tambang emas. Namun, kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi masalah serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Tabir gelap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Banyu Wangi, Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16660 kembali tersingkap.
Dari hasil pantauan di lokasi PT BCMG TANI BERKAH. Investigasi mengungkap fakta mengejutkan yang melibatkan pengamanan dari oknum aparat dan penjaga PT, hingga penggunaan tenaga kerja menggunakan motor modifikasi untuk pengakutan Beban hasil tambang emas yang dimuat kedalam Mobil truk. Kamis, (18/04/2026).
Temuan di Jantung Operasi: Truck, Mes PT yang dipakai oleh oknum-oknum, dan karung-karung Beban Hasil Tambang ilegal.
Dalam peninjauan mendalam di lokasi yang diduga kuat menjadi pusat aktivitas PETI tersebut, team menemukan bukti-bukti fisik yang mengarah pada pengolahan emas skala besar. Di lokasi tersembunyi tersebut.
Tak hanya itu, dua unit dump truck terlihat siaga di lokasi, mempertegas bahwa ini bukanlah sekadar tambang rakyat tradisional, melainkan operasi terstruktur dengan modal besar. Material hasil galian diproses secara masif di tempat terpisah, yang berpotensi merusak ekosistem hutan dan mencemari sumber air warga sekitar.
Siapa di Balik PT.?
Berdasarkan penelusuran dokumen dan keterangan di lapangan, lahan tambang galian emas ilegal tersebut diduga kuat dimiliki beberapa pengusaha – pengusaha galian ilegal berinisial (D), (Y), (A), (B), (Am), Dan (JW), Padahal operasional PT dilokasi juga berjalan dan Sudah memiliki ijin resmi dari otoritas pertambangan setempat.
“Ini bukan rahasia lagi, tapi baru kali ini fakta di lapangan tersaji begitu terang-benderang. Pertanyaannya, bagaimana operasi sebesar ini bisa berjalan tanpa terendus radar hukum?” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun saat team investigasi kelapangan semua yang diduga kuat Bos-bos pengusaha tembang ilegal tersebut sedang tidak berada dilokasi.
Keterlibatan Oknum Aparat dan oknum penjaga PT Berinisial (AB) dan (AC) sebagai seorang yang mengondisikan atau mengkordinir sejumlah hasil tambang tersebut mereka juga mengkoordinasikan orang-orang yang datang ke lokasi, Hal tersebut pun mematik perhatian dan menjadi di pertanyakan oleh publik…?
Terlihat (AC) pun mengendalikan keluar nya barang hasil tambang ilegal kepada beberapa orang yang sedang menunggu diluar pintu gerbang untuk bertindak cepat mengeluarkan hasil tambang.
Yang paling menarik perhatian dalam temuan ini adalah sistem pengamanan dan teknis operasionalnya. Di lokasi terlihat dua oknum penjaga gerbang PT dan oknum aparat tersebut yang diduga kuat memberikan pendampingan keamanan (PAM) bagi aktivitas tambang ilegal tersebut. Keberadaan oknum aparat di lokasi PETI memicu spekulasi adanya “bekingan” kuat yang melindungi bisnis ilegal ini dari jangkauan hukum.
Lebih mengejutkan lagi, Oknum pekerja PT, diketahui mempekerjakan para pekerja pengangkut Hasil Tambang Emas ilegal. Munculnya Oknum aparat dan oknum penjaga di lokasi tambang ilegal di pelosok Bogor Barat ini menimbulkan tanda tanya besar terkait izin tinggal dan izin kerja mereka.
Dampak Lingkungan dan Desakan Penegakan Hukum
Praktik PETI dengan sistem tak berijin ini bukan hanya soal kerugian negara dari sektor royalti, tetapi juga ancaman nyata bagi keberlangsungan lingkungan di Kecamatan Cigudeg.
Kini, bola panas berada di tangan institusi penegak hukum dan Pemda setempat. Masyarakat mendesak agar penertiban tidak hanya menyasar pekerja kecil, tetapi juga menyentuh pemilik modal serta oknum-oknum yang membentengi aktivitas ilegal ini.
Apakah hukum akan tajam ke atas terhadap Oknum-oknum pengusaha dan jaringannya? Ataukah temuan di desa Bantu wangi ini hanya akan menguap seperti kasus-kasus PETI sebelumnya? Publik menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk membersihkan Bogor Barat dari mafia tambang Emas ilegal.
Dilangsir Dari Hukum Online, Hukum pidana tambang ilegal di Indonesia diatur ketat dalam UU No. 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 menegaskan bahwa setiap orang yang menambang tanpa izin resmi (IUP/IPR/SIPB) terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Pasal 158: Mengatur pidana bagi penambang tanpa izin (IUP, IPR, atau SIPB) dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00.
Pasal 161: Menindak pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan/atau penjualan mineral/batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, dengan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar