Di Balik Krisis Ekologis Bima-Dompu: Analisis Ontologi Sosial atas Deforestasi Lahan
Oleh: jhon, Pemuda Pemerhati Lingkungan Bima-Dompu
Detikkasus.co.id – Kabut asap kembali menyelimuti langit Bima dan Dompu. Kemarau panjang serta suhu panas extrem yang melanda menjadi sinyal nyata bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini. Di tengah penderitaan akibat kualitas udara yang memburuk, narasi yang mendominasi ruang publik kerap menunjuk satu kambing hitam: keserakahan individu.
Praktek ngoho doro (pembabatan hutan) dan pembakaran lahan disederhanakan sebagai bentuk ketakutan akan kemiskinan atau ketamakan para petani dan oknum penebang liar (illegal logging). Singkatnya, krisis lingkungan hidup ini direduksi menjadi persoalan moralitas dan kepribadian personal.
Namun, apakah benar krisis ekologis yang begitu luas ini semata-mata dipicu oleh sifat serakah individu? Atau ada mekanisme struktural yang lebih besar yang memfasilitasi, bahkan mendorong pembabatan hutan tersebut?
Tinjauan Asumsi Filosofis Terhadap Klaim Keserakahan Individu.
Klaim bahwa “keserakahan” adalah penyebab utama alih fungsi hutan berangkat dari cara pandang individualisme metodologis. Pengandaian ontologi sosial ini melihat masyarakat sekadar sebagai kumpulan individu.
Dalam kacamata ini, setiap tindakan manusia dipandang lahir murni dari kebebasan serta nilai-nilai pribadi.
Pendekatan ini memang memiliki kekuatan dalam menjelaskan aspek agency (daya dorong tindakan manusia).
Kita dapat memahami mengapa publik mengecam aksi penebangan liar atau perluasan ladang secara brutal. Namun, penjelasan ini memiliki batas fatal, ia mengabaikan struktur sosial yang memungkinkan tindakan tersebut berdampak sistematis.
Mari berandai-andai, seseorang secara serakah membabat hutan, mengolah kayunya, atau menanaminya dengan jagung. Apakah keserakahan itu otomatis menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya? Tentu tidak.
Sebongkah kayu atau panen jagung baru memiliki nilai ekonomis jika ada relasi pertukaran (pasar, pembeli, jaringan distribusi, dan sistem harga). Tanpa adanya struktur pasar yang menampung komoditas tersebut, tindakan “serakah” tidak akan menghasilkan nilai tukar apa pun.
Logika sederhananya, jika keserakahan adalah satu-satunya penyebab, maka menghilangkan sifat serakah akan otomatis menghentikan pembabatan hutan. Padahal realitasnya tidak demikian.
Sekalipun kita mengakui adanya motif ekonomi individual, kita tetap harus menjelaskan alasannya, mengapa kegiatan yang merusak lingkungan ini memperoleh tempat, fasilitasi, dan ruang legal dalam roda ekonomi masyarakat? Jawabannya jelas, tindakan individu (agency) selalu diprakondisikan oleh struktur sosial, yang dalam hal ini terwujud melalui program ekonomi pemerintah yang abai terhadap kelestarian ekologis.
Program Jagung NTB, Ketika Kebijakan Menjadi Struktur Pendorong
Jika kita membedah realitas di Bima dan Dompu, ekspansi ladang jagung ke kawasan hutan bukanlah ledakan keserakahan spontan dari para petani, melainkan hasil pembentukan struktur ekonomi-politik yang didorong secara masif oleh pemerintah.
Sejarah mencatat, pengembangan komoditas jagung di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh posisi strategis sejak kepemimpinan Gubernur Muhammad Zainul Majdi (2008–2013) melalui program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut). Program ini dirancang untuk mendongkrak pendapatan daerah dan memperluas alih fungsi lahan pertanian.
Data Pemerintah Provinsi NTB (2017) menunjukkan bahwa sejak program PIJAR diluncurkan pada 2008, luas areal tanam jagung melonjak drastis dari sekitar 82 ribu hektare menjadi lebih dari 210 ribu hektare. Di Kabupaten Dompu dan Bima, perluasan ini disokong secara terstruktur lewat pembangunan infrastruktur, kemudahan akses modal, jaminan pemasaran, hingga insentif produksi.
Artinya, perluasan lahan pertanian jagung ke area-area rentan bukan semata-mata keputusan nekat petani secara individual. Itu adalah respons rasional masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi yang diinisiasi dan didorong secara aktif oleh negara.
Legalitas Pemanfaatan Hutan dan Ekosistem Pasar
Dukungan struktural ini makin dipertegas melalui kebijakan pengelolaan kawasan hutan. Pada 7 Juni 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi NTB, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu terkait pemanfaatan kawasan hutan.
Kesepakatan tersebut bertujuan memberikan payung hukum bagi kerja sama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan kelompok tani, koperasi, BUMDes, hingga sektor swasta melalui skema izin pemanfaatan hutan.
Meski kebijakan ini tidak secara eksplisit mengizinkan pengrusakan ekosistem, dokumen tersebut membuktikan bahwa pemerintah secara aktif membangun kerangka kelembagaan dan legalitas untuk mengomersialkan kawasan hutan. Ketika ruang legal dibuka tanpa pengawasan ekologis yang ketat dan tanpa pertimbangan daya dukung alam, alih fungsi hutan skala besar tinggal menunggu waktu.
Hentikan Retorika Moral, Evaluasi Kebijakan
Aksi membakar dan membabat hutan (ngoho doro) di Bima-Dompu tidak boleh lagi dibaca sekadar sebagai bentuk kejahatan atau ketamakan personal. Ia adalah manifestasi dari agency masyarakat yang bergerak di dalam ruang yang telah disediakan oleh struktur ekonomi-politik, yaitu kebijakan komoditisasi jagung dan skema perizinan kawasan hutan.
Mengisolasi persoalan ini pada sifat individu hanya akan menguntungkan pembuat kebijakan. Pemerintah dapat dengan mudah mencuci tangan dari krisis iklim dan kabut asap ini dengan melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada masyarakat bawah.
Selama kebijakan pembangunan daerah terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi komoditas tunggal yang abai terhadap kelestarian alam, imbauan moral agar petani “tidak serakah” hanya akan menjadi retorika hampa.
Krisis ekologis Bima-Dompu membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi larangan membakar hutan. Yang dibutuhkan hari ini adalah evaluasi total terhadap arah kebijakan ekonomi lokal dan reorientasi pembangunan yang benar-benar memprioritaskan keselamatan ekologis di atas akumulasi modal.
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar