Dituding Bermental Penguasa, Kepala SDN 053996 Pelawi Buka Suara: Seluruh Data Kepegawaian Harus Berdasarkan Database Resmi
Detikkasus.co.id, P. BRANDAN, LANGKAT – Polemik yang menyeret Kepala Sekolah (Kasek) dan operator SD Negeri 053996 Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terkait tudingan bermental penguasa akhirnya mendapat tanggapan langsung dari pihak sekolah.
Kepala SDN 053996 Pelawi, Desi Andayani, S.Pd., menegaskan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian, termasuk persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta database resmi pemerintah.
Menurut Desi, pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menghapus ataupun mengubah data kepegawaian guru yang telah tercatat dalam sistem resmi. Seluruh proses pendataan dan verifikasi memiliki mekanisme tersendiri yang terhubung dengan instansi terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua proses kepegawaian kami kembalikan pada database resmi. Jadi, kalau ada pihak yang menyebut kami mengambil atau mengubah data orang lain, itu tidak benar. Semuanya harus berdasarkan data resmi dan ketentuan yang berlaku,” tegas Desi saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/11/2026), didampingi operator sekolah, M. Ravi Syafaruddin.
Desi kemudian menjelaskan kronologi persoalan administrasi yang melibatkan salah seorang guru agama berinisial JB (Julianty Buyar Butar).
Menurut keterangannya, guru tersebut saat masuk ke SDN 053996 Pelawi pada 2020 membawa dokumen rekomendasi yang disebut berasal dari MIS Desa Tanjung Meku, untuk periode 2008 serta 2015–2019.
Namun, ketika dilakukan pengecekan dan konfirmasi silang terhadap data pada Pangkalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pihak sekolah mengaku menemukan ketidaksesuaian terkait riwayat keaktifan mengajar yang bersangkutan di sekolah asal.
Desi menyebut dirinya telah melakukan konfirmasi kepada Kepala MIS Tanjung Meku, Irma Suryani Sitorus, S.Pd.I. Berdasarkan penuturan Desi, pihak sekolah asal memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak tercatat aktif mengajar sebagaimana periode yang tercantum dalam rekomendasi tersebut.
“Ketika data tersebut kami pertanyakan untuk melengkapi kebutuhan administrasi yang diminta kabupaten, ternyata tidak dapat terbaca dalam sistem. Karena itu, operator meminta yang bersangkutan melakukan klarifikasi kepada instansi terkait agar persoalannya menjadi jelas,” ungkap Desi.
Ia menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit guru, melainkan sebagai bagian dari kewajiban sekolah dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian.
Desi juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut sempat memicu kesalahpahaman antara guru bersangkutan dengan operator serta kepala sekolah. Pihak sekolah mengaku telah meminta agar persoalan dibicarakan secara langsung dan diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
Namun, menurut Desi, permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi pemberitaan yang dinilainya hanya mengangkat satu sisi persoalan, dengan narasi yang menyudutkan kepala sekolah.
Persoalan Data Kepegawaian dan SKP Diminta Tidak Dicampuradukkan, Selain persoalan database kepegawaian, muncul pula perdebatan mengenai kewajiban penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dikaitkan dengan proses perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu.
Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah meminta agar persoalan SKP dan ketidaksesuaian data kepegawaian dibahas secara terpisah karena memiliki mekanisme administrasi yang berbeda.
Menurut Desi, apabila terdapat keberatan terkait penilaian kinerja maupun penandatanganan SKP, pihak yang bersangkutan dapat menempuh mekanisme pengaduan dan klarifikasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada keberatan soal SKP, silakan tempuh jalur resmi ke Dinas Pendidikan. Jangan membangun opini yang menyudutkan sekolah seolah-olah kami bertindak sebagai penguasa. Kami hanya menjalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya.
Pihak sekolah juga menyoroti adanya tudingan terkait dokumen administrasi yang digunakan oleh suami guru bersangkutan dalam proses kepegawaian. Desi menyampaikan bahwa informasi tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi oleh instansi berwenang, termasuk mengenai keabsahan dokumen serta riwayat pekerjaan yang dipersoalkan.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar dan seluruh pihak dapat memberikan keterangan berdasarkan dokumen serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sekolah Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan, Di tengah polemik yang berkembang, SDN 053996 Pelawi yang beralamat di Jalan Sukamulia, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Desi menegaskan bahwa pihak sekolah tidak ingin konflik personal mengganggu aktivitas pendidikan maupun kenyamanan para siswa.
Sebagai bentuk keterbukaan, pihaknya mempersilakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat melakukan pemeriksaan, verifikasi faktual, hingga audit administrasi apabila diperlukan.
“Kami terbuka. Silakan periksa dan verifikasi database serta dokumen administrasi sekolah kami. Kalau semuanya diperiksa berdasarkan data, tentu persoalan ini akan menjadi terang. Tujuan kami hanya satu, menjaga nama baik sekolah agar guru dapat mengajar dengan tenang dan anak-anak belajar dengan nyaman,” tegasnya.
Ia juga mengaku menyayangkan munculnya tudingan terhadap dirinya ketika berupaya menertibkan administrasi sekolah.
Menurut Desi, penegakan aturan dan pembenahan administrasi merupakan bagian dari tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan, bukan bentuk kesewenang-wenangan terhadap tenaga pendidik.
“Saya selalu merasa heran. Ketika kami berupaya menegakkan aturan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menata administrasi agar lebih baik serta profesional, justru muncul tudingan yang menyudutkan. Padahal niat kami semata-mata untuk kemajuan sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat diharapkan dapat segera turun tangan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen serta data kepegawaian yang menjadi pokok persoalan.
Langkah tersebut dinilai penting agar polemik tidak semakin melebar, sekaligus memberikan kepastian administrasi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Syah (Kabiro)
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar