DPD ORI JAMBI BERSAMA AHLI WARIS ALMARHUM TLEPONG PASANG SPANDUK HIMBAUAN, STATUS LAHAN DI PEMATANG RAHIM JADI SOROTAN

TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI – Dewan Pengurus Daerah Organisasi Rakyat Indonesia (DPD ORI) Provinsi Jambi bersama pihak ahli waris almarhum Tlepong melakukan pemasangan spanduk himbauan di atas lahan yang berlokasi di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk penegasan sikap pihak ahli waris terkait klaim kepemilikan lahan yang disebut sebagai tanah peninggalan almarhum Tlepong dan saat ini menjadi objek persoalan yang berkaitan dengan penguasaan oleh PT MPG.

Baca Juga

4 hari  lalu

KANTOR HUKUM ASAS & PARTNERS LAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PARALEGAL DI WILAYAH HUKUM BOGOR

31 Biro Kab Sukabumi

Dalam spanduk yang dipasang di lokasi tertulis secara jelas: “HIMBAUAN, Lahan Ini Milik Alm Tlepong, Ahli Waris Sunanto Dkk. Tidak Boleh Ada Kegiatan di Atas Tanah Tersebut.”

Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait maupun masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang masih dipersoalkan status kepemilikannya oleh pihak ahli waris.

DPD ORI Provinsi Jambi bersama ahli waris menilai bahwa persoalan penguasaan lahan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan maupun kerugian bagi pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal, Presiden Prabowo Disebut Ikut Jadi Target

47 Redaksi Jambi

Pemasangan spanduk ini juga menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan peringatan terbuka bahwa pihak ahli waris masih memperjuangkan hak atas tanah peninggalan almarhum Tlepong.

DPD ORI Provinsi Jambi mendorong agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Seluruh pihak diharapkan menghormati proses penyelesaian sengketa serta tidak mengambil tindakan sepihak sebelum adanya kepastian hukum.

Kini, perhatian tertuju kepada pihak-pihak terkait, termasuk PT MPG, untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penguasaan dan aktivitas perusahaan di atas lahan yang diklaim oleh ahli waris tersebut.

Sebab, dalam persoalan sengketa tanah, kepastian hukum bukan sekadar persoalan klaim, melainkan harus dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, serta proses hukum yang berlaku.

DPD ORI Provinsi Jambi menegaskan bahwa perjuangan hak masyarakat harus dikawal melalui jalur hukum dan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.