Gubernur Gaungkan “NTB Mendunia”, HMI Cabang Bima Soroti Jalan Rusak di Bima–Dompu
Dharmawan, Ketua HMI Cabang Bima (Dok: istimewa)
Bima, NTB, Detikkasus.co.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI Cabang Bima menilai narasi tentang kemajuan NTB perlu berjalan beriringan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Pulau Sumbawa.
Kritik tersebut disampaikan menyusul masih adanya persoalan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Bima dan Dompu yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, mengatakan pemerintah tidak seharusnya hanya membangun narasi mengenai kemajuan daerah, sementara persoalan mendasar masyarakat, khususnya infrastruktur jalan, masih belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan, Senin (31/8/2026).
Menurut Dharmawan, sejumlah ruas jalan seperti Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi, dan Rabokodo perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama apabila ruas-ruas tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
Soroti 574 Hari Persoalan Wera–Ambalawi
HMI Cabang Bima secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah Wera–Ambalawi setelah bencana banjir yang disebut terjadi pada Februari 2025.
Mereka menyebut, sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026 telah berlalu sekitar 574 hari. Rentang waktu tersebut dinilai menggambarkan panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan pascabencana dan penanganan infrastruktur yang terdampak.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan perhatian, bantuan, serta proses pemulihan yang tepat sasaran sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
HMI Bima Pertanyakan Keberpihakan Iqbal–Dinda
Dharmawan juga mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri.
Menurutnya, setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinan berjalan, masyarakat membutuhkan bukti kerja nyata yang dapat dirasakan secara langsung, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal–Dinda, apakah Bima dan Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata,” ujar Dharmawan.
Ia menegaskan, masyarakat Bima dan Dompu membutuhkan penyelesaian terhadap persoalan konkret, bukan sekadar janji pembangunan.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka, dan penanganan bencana yang nyata,” katanya.
Bima–Dompu Bukan “Anak Tiri” NTB
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan infrastruktur di wilayah Bima–Dompu, sepanjang ruas dan persoalan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Mereka juga meminta, pemerintah melakukan pemetaan terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, menentukan skala prioritas penanganan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai langkah dan target penyelesaiannya.
“Bima dan Dompu bukan anak tiri NTB. Kami hanya ingin pembangunan dilakukan secara adil dan merata. Jangan sampai slogan NTB Mendunia tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di daerah,” pungkas Dharmawan.
Hingga berita ini dipublish, keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait kritik dan tuntutan HMI Cabang Bima belum diperoleh .
Media ini tetap membuka ruang bagi Pemerintah Provinsi NTB maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, dan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (*)
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar