Rehab SD Negeri 038/XI Koto Lolo Tanpa Papan Informasi, GP2AM Soroti Transparansi Anggaran
SUNGAI PENUH — Proyek rehabilitasi bangunan SD Negeri 038/XI Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan rehab yang tengah berlangsung tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek yang memuat sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, pelaksana kegiatan maupun waktu pelaksanaan.minggu, 27/9/2026
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi penggunaan anggaran pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Pantauan di lokasi menunjukkan adanya pekerjaan pada bagian bangunan sekolah. Namun, pada area yang terlihat dalam dokumentasi, tidak tampak papan informasi yang menjelaskan secara terbuka identitas dan rincian kegiatan kepada masyarakat.
Ketiadaan papan informasi ini dinilai penting untuk dipertanyakan karena masyarakat berhak mengetahui kegiatan pembangunan atau rehabilitasi yang menggunakan anggaran negara, termasuk dari mana sumber dananya serta berapa nilai pekerjaan yang dilaksanakan.
Ketua Harian LSM GP2AM, Amuas Suryadi, menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pengawasan proyek pemerintah, khususnya kegiatan yang menyangkut sarana pendidikan.
408 Redaksi NTB“Kalau memang ini merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah, semestinya sejak awal informasi kegiatan dibuka secara terang kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunannya direhab, tetapi tidak tahu berapa anggarannya, siapa pelaksananya dan apa dasar kegiatannya,” ujar Amuas.
Amiuas mengatakan, pihaknya mempertanyakan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan dan ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Menurutnya, tidak adanya papan informasi tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan anggaran, namun kondisi tersebut patut menjadi pintu masuk bagi pengawasan lebih lanjut.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar. Tetapi transparansi itu wajib. Kalau semuanya benar dan sesuai aturan, apa yang harus ditutup-tutupi? Buka sumber anggarannya, nilai kontraknya, volume pekerjaannya, pelaksana dan waktunya. Masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
GP2AM juga mempertanyakan peran Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh sebagai instansi yang membidangi sektor pendidikan. Jangan sampai, kata Amuas, pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lingkungan sekolah hanya berhenti pada administrasi tanpa memastikan pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai Dinas Pendidikan terkesan tutup mata terhadap persoalan seperti ini. Kalau memang ada kegiatan rehab, dinas harus mampu menjelaskan: programnya apa, sumber dananya dari mana, berapa pagunya, siapa pelaksananya dan bagaimana pengawasannya,” lanjut Amuas.
Lebih jauh, GP2AM meminta Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan tersebut dan membuka informasi kegiatan kepada publik.
Selain itu, pihak sekolah juga diminta memberikan penjelasan mengenai status kegiatan, apakah merupakan program pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK), sumber anggaran lainnya, atau bentuk pembiayaan yang lain.
GP2AM menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dokumen pendukung kegiatan apabila diperlukan, termasuk RAB, kontrak atau surat perjanjian, sumber anggaran, volume pekerjaan dan dokumen pelaksanaan lainnya, untuk memastikan apakah pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan.
“Kami akan melihat secara objektif. Kalau sesuai, tentu kita sampaikan sesuai fakta. Tetapi kalau ditemukan kejanggalan, tentu akan kami tindak lanjuti kepada instansi yang berwenang,” kata Amuas.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak SD Negeri 038/XI Koto Lolo maupun Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mengenai sumber anggaran, nilai kegiatan, pelaksana pekerjaan dan alasan tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi.
GP2AM meminta Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh tidak tinggal diam dan segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, rehabilitasi sekolah bukan hanya persoalan memperbaiki bangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana uang publik dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar