BPSDM Kalbar “Obral” Anggaran di Tengah Defisit, Pengamat: Mana Semangat Efisiensinya?

PONTIANAK – Detikkasus co.id  Rencana belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 kini berada di bawah “mikroskop” publik. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit, alokasi anggaran belanja instansi tersebut dinilai tidak peka terhadap krisis dan jauh dari semangat efisiensi.

Berdasarkan rincian yang beredar, BPSDM Kalbar merencanakan pengadaan Studio Video dan Film senilai Rp 795 juta. Angka ini dianggap sangat kontras dengan instruksi pemerintah untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat di masa sulit.

Sorotan tajam juga tertuju pada pos Makan dan Minum Rapat yang menelan biaya lebih dari Rp 646 juta, serta pengadaan Alat Pendingin (AC) sebesar Rp 468 juta. Tidak berhenti di situ, anggaran untuk Jasa Iklan, Reklame, Film, dan Pemotretan juga dipatok di angka fantastis, yakni lebih dari Rp 300 juta.

Kontradiksi dengan Kondisi Defisit

Sejumlah pengamat kebijakan publik menyayangkan kebijakan anggaran ini. Menurut mereka, saat daerah sedang berjuang menutupi defisit anggaran, setiap rupiah seharusnya dialokasikan dengan prinsip zero-based budgeting yang ketat.

“Sangat ironis. Di satu sisi kita bicara soal defisit dan penghematan, tapi di sisi lain ada instansi yang justru mengalokasikan ratusan juta untuk studio film dan makan-minum rapat. Di mana letak efisiensinya?” ujar seorang analis kebijakan daerah.

Ia menambahkan bahwa publik berhak mempertanyakan urgensi dari fasilitas mewah tersebut. “Apakah tanpa studio film senilai hampir 800 juta itu, kinerja pengembangan SDM akan lumpuh? Jika tidak, maka itu adalah pemborosan yang seharusnya dipangkas untuk menambal defisit daerah,” tegasnya.

Masyarakat kini mendesak adanya audit transparan terhadap rencana kerja BPSDM Kalbar. Publik meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Provinsi Kalbar bertindak lebih tegas dalam memangkas pos-pos belanja yang bersifat konsumtif dan seremonial.

Hingga saat ini, publik masih menunggu jawaban resmi dari Kepala BPSDM Kalbar terkait langkah efisiensi apa yang akan diambil untuk menyikapi sorotan ini. Jika tidak ada revisi, dikhawatirkan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan daerah yang sedang dalam tekanan defisit.