‎BRI Sumbawa Memanas! Aksi Jilid II GEMPAR NTB Meledak, Bongkar Jeritan 79 Nasabah dan Isu Penolakan KUR

‎Sumbawa Besar, NTB, Detikkasus.co.id – Persoalan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sumbawa kembali disorot. LSM Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran dan Rakyat (GEMPAR) NTB menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Cabang BRI Sumbawa, Jalan DR. Wahidin No.13, Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Rabu (21/10/2026).

‎Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar BRI memberikan penjelasan konkret dan dapat dipertanggungjawabkan terkait sejumlah persoalan KUR, mulai dari penolakan pengajuan kredit di Kecamatan Orong Telu, transparansi penyaluran pembiayaan, informasi tunggakan kredit, hingga pengaduan nasabah di wilayah Batu Bangka.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Perkuat Sinergi Polri dan Pers, Kapolres Sukabumi Terima DPD IWO Indonesia

75 Biro Kab Sukabumi

‎Ketua LSM GEMPAR NTB sekaligus koordinator aksi, Rudini, S.P., M.Si., mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan yang telah disampaikan berulang kali hanya dijawab normatif tanpa kejelasan substansi.

‎Menurutnya, aksi jilid II ini merupakan kelanjutan dari aksi pertama pada 5 Oktober 2026 dan audiensi dengan pihak BRI. Dalam audiensi tersebut, pihak bank disebut menyepakati untuk memberikan jawaban atau klarifikasi pada 13 Oktober 2026. Namun, GEMPAR menilai penjelasan yang diterima belum menjawab substansi tuntutan.

‎”Kami sudah memberikan kesempatan kepada pihak bank untuk menjelaskan persoalan ini melalui audiensi. Namun, jawaban yang kami terima dinilai belum menjawab persoalan mendasar. Kami meminta penjelasan yang konkret, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan serta fakta di lapangan,” tegas Rudini.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Diduga Curi HP, Seorang Pria Terjun ke Sungai Cicatih 

68 Biro Kab Sukabumi

‎Akibatnya, GEMPAR NTB memastikan akan kembali menggelar aksi jilid III pada Kamis (22/10/2026) di lokasi yang sama.

‎Penolakan KUR di Desa Mungkin Dipertanyakan

‎Salah satu sorotan utama adalah penolakan pengajuan KUR sejumlah warga di Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu.

‎GEMPAR NTB mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut, apakah berkaitan dengan analisis kelayakan calon debitur, persyaratan administrasi, penilaian risiko kredit, keterbatasan pelayanan, atau faktor lain sesuai ketentuan perbankan.

‎”Kami ingin mengetahui apa yang menjadi dasar penolakan pengajuan KUR masyarakat, khususnya di Desa Mungkin. Jika ada kendala teknis, keterbatasan pelayanan, atau pertimbangan risiko kredit, jelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pembiayaan tanpa mengetahui alasan yang jelas,” ujar Rudini.

‎GEMPAR NTB juga meminta kejelasan soal informasi adanya wilayah yang disebut memiliki risiko kredit tinggi atau masuk kategori zona merah. Rudini menegaskan, jika terdapat perbedaan keputusan terhadap pemohon, BRI perlu menjelaskan bahwa keputusan didasarkan pada penilaian masing-masing calon debitur dan ketentuan yang berlaku, bukan pada anggapan umum terhadap suatu wilayah.

‎Data Penyaluran KUR dan Informasi Tunggakan Rp2 Miliar

‎Selain penolakan, GEMPAR NTB meminta klarifikasi data penyaluran KUR di Kabupaten Sumbawa selama periode 2025–2026. Data yang diminta meliputi jumlah permohonan yang disetujui dan ditolak, total realisasi penyaluran, serta distribusi berdasarkan sektor usaha seperti UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan.

‎GEMPAR NTB juga menyoroti informasi mengenai tunggakan KUR di Kecamatan Orong Telu yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar, sementara pembayaran yang berhasil dihimpun disebut hanya di kisaran Rp30 juta.

‎Rudini menilai angka tersebut masih memerlukan klarifikasi melalui data resmi pihak bank, termasuk periode pencatatan, nilai tunggakan sebenarnya, jumlah debitur terkait, dan langkah penanganan yang telah dilakukan.

‎Ia meminta persoalan tunggakan ditangani berdasarkan kondisi masing-masing debitur dan dibedakan dari penilaian terhadap calon debitur baru.

‎Pengaduan 79 Nasabah Batu Bangka

‎Sorotan lain berkaitan dengan pengaduan nasabah di Batu Bangka terkait persoalan pembayaran pinjaman sejak sekitar 2024.

‎Berdasarkan data yang dihimpun GEMPAR NTB, terdapat sekitar 79 nasabah terkait pengaduan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 32 data nasabah disebut telah disampaikan kepada pihak bank untuk ditindaklanjuti.

‎Menurut informasi yang diterima GEMPAR NTB, sejumlah nasabah mengaku telah melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman melalui pihak ketiga. Namun, pembayaran tersebut diduga tidak seluruhnya diteruskan atau tercatat sebagai pelunasan di pihak bank.

‎”Persoalan ini memerlukan penelusuran menyeluruh berdasarkan bukti transaksi, kuitansi pembayaran, catatan rekening, dokumen kredit, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat,” kata Rudini.

‎GEMPAR NTB juga meminta kejelasan tindak lanjut pengaduan dan persoalan agunan yang dilaporkan nasabah. Rudini menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif sehingga kesimpulan didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi.

‎Tuntut Jawaban Substantif di Aksi Jilid III

‎GEMPAR NTB menegaskan aksi jilid III pada 22 Oktober 2026 dimaksudkan untuk mendesak jawaban substantif atas tuntutan sejak aksi pertama.

‎Klarifikasi diminta tidak berhenti pada penjelasan umum, tetapi disertai dasar kebijakan, prosedur operasional yang relevan, serta data pendukung yang dapat diverifikasi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pribadi nasabah.

‎”Kami meminta pertanggungjawaban yang jelas berdasarkan aturan, dokumen pendukung, dan fakta di lapangan. Jika pengajuan masyarakat ditolak, jelaskan alasannya. Jika ada persoalan dalam mekanisme pelaksanaan KUR, lakukan evaluasi. Jika ada pengaduan nasabah, berikan kepastian penyelesaian,” pungkas Rudini.

‎Hingga berita ini diterbitkan, Detikkasus.co.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BRI Cabang Sumbawa terkait tuntutan GEMPAR NTB. (FK)