DIDUGA JUAL PERTALITE OPLOSAN, SEJUMLAH PERTAMINI DI KAYU ARO HINGGA SEMURUP DIMINTA DISELIDIKI APH

waktu baca 2 menit
Senin, 12 Okt 2026 18:33 210 Redaksi Jambi

KERINCI — Dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga telah dicampur atau dioplos di sejumlah Pertamini di wilayah Kayu Aro hingga Semurup, Kabupaten Kerinci, menjadi perhatian dan perlu mendapat penelusuran serius dari aparat penegak hukum (APH).

Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah Pertamini yang diduga berkaitan dengan seseorang berinisial R disinyalir menjual BBM jenis Pertalite yang kualitas dan kemurniannya dipertanyakan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan sampel BBM, penelusuran sumber pasokan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik pencampuran BBM yang tidak sesuai ketentuan berpotensi merugikan konsumen dan dapat berdampak terhadap kinerja maupun kondisi kendaraan masyarakat. Karena itu, persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang objektif dan transparan.

APH Diminta Turun ke Lapangan

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan instansi terkait yang memiliki kewenangan pengawasan BBM, diminta segera melakukan penelusuran terhadap Pertamini yang menjadi sorotan di wilayah Kayu Aro hingga Semurup.

Pemeriksaan diharapkan mencakup pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, pemeriksaan asal-usul pasokan BBM, serta verifikasi perizinan dan tata niaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan perkara juga harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti, tanpa mendahului hasil penyelidikan ataupun menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum terdapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berhak mendapatkan BBM yang sesuai standar dan membayar sesuai dengan kualitas produk yang diterima. Oleh sebab itu, apabila ditemukan pelanggaran, aparat diminta menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Langkah Nyata

Hingga dugaan ini terverifikasi, identitas pihak yang disebut berinisial R serta keterlibatannya dalam dugaan penjualan Pertalite oplosan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Masyarakat kini menantikan langkah nyata APH dan instansi pengawas untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar bukti yang cukup.

Prinsipnya, jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan akan memberikan kejelasan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA