DPRD Kota Sungai Penuh Diduga Kehilangan Nyali? Polemik Parkir Pasar Tanjung Bajure Kembali Uji Fungsi Pengawasan Wakil Rakyat
SUNGAI PENUH – Polemik parkir di kawasan Pasar Tanjung Bajure kembali memantik kemarahan masyarakat. Kali ini, sorotan tajam tidak hanya mengarah kepada Dinas Perhubungan, tetapi juga kepada DPRD Kota Sungai Penuh yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota.
Masyarakat mempertanyakan konsistensi sikap para wakil rakyat. Selama ini, ketika warga secara sukarela membantu mengatur dan menertibkan parkir di depan Pasar Tanjung Bajure, mereka kerap dihadapkan pada alasan Surat Perintah Tugas (SPT) dan kebijakan parkir gratis. Namun kini, justru Dinas Perhubungan kembali meminta adanya pengaturan parkir untuk kedua kalinya.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan yang seharusnya menjadi perhatian serius DPRD.
“Di mana fungsi pengawasan DPRD? Mengapa ketika kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan masyarakat, DPRD justru terkesan diam?” ungkap salah seorang warga.
Kritik masyarakat semakin tajam karena DPRD dinilai lebih cepat bersuara ketika persoalan parkir melibatkan masyarakat, namun dianggap kehilangan keberanian ketika yang perlu diawasi adalah kebijakan Pemerintah Kota sendiri.
“Kalau masyarakat yang meminta parkir, DPRD begitu bersemangat memberikan komentar. Tapi ketika Dinas Perhubungan kembali meminta parkir, kenapa DPRD justru seolah memilih bungkam? Apakah fungsi pengawasan hanya berlaku kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah?” ujar warga lainnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, masyarakat meminta DPRD tidak bersikap selektif dalam menjalankan fungsi kontrol, melainkan berani meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan mengenai dasar hukum serta perubahan kebijakan parkir di Pasar Tanjung Bajure.
Masyarakat juga mendesak DPRD segera memanggil Dinas Perhubungan untuk menjelaskan secara terbuka alasan perubahan kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam penerapan aturan.
“Jangan sampai DPRD hanya lantang ketika mengkritik masyarakat, tetapi kehilangan nyali saat harus mengawasi pemerintah. Publik menunggu keberanian wakil rakyat membela kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi penonton di tengah polemik yang terus berulang,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kota Sungai Penuh maupun Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan masyarakat. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar