Buruknya Pengawasan Jadwal Bongkar Muat, Kemacetan di Kota Sungai Penuh Kian Meresahkan
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 256;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 37; SUNGAI PENUH – Lemahnya pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh terhadap aktivitas bongkar muat barang di sejumlah titik dalam kota menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas bongkar muat yang dilakukan pada jam-jam sibuk dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan lalu lintas yang semakin sering terjadi.kamis, 16 Juli 2026
Pantauan di beberapa ruas jalan utama Kota Sungai Penuh menunjukkan kendaraan angkutan barang kerap melakukan bongkar muat pada pagi hingga siang hari, saat arus kendaraan sedang padat. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan menyempit karena sebagian area digunakan untuk parkir kendaraan pengangkut barang.
Akibatnya, arus lalu lintas menjadi tersendat dan menimbulkan antrean kendaraan yang cukup panjang, terutama di kawasan pusat perdagangan dan pasar. Tidak sedikit pengendara yang mengeluhkan kondisi tersebut karena mengganggu aktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kemacetan akibat aktivitas bongkar muat sudah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas dari pihak terkait.
“Setiap hari hampir terjadi hal yang sama. Truk berhenti di badan jalan untuk bongkar barang, kendaraan lain terpaksa melambat bahkan berhenti. Seharusnya ada pengaturan waktu yang jelas dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Masyarakat menilai Dishub Kota Sungai Penuh seharusnya lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jadwal bongkar muat, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Pengaturan waktu bongkar muat pada malam hari atau di luar jam sibuk dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan.
Selain itu, keberadaan petugas di lapangan dianggap masih minim sehingga pelanggaran terhadap aturan bongkar muat kerap terjadi tanpa tindakan yang tegas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan aturan yang dilakukan oleh instansi terkait.
Pengamat transportasi lokal menilai bahwa pengaturan lalu lintas tidak hanya sebatas pemasangan rambu dan pengelolaan parkir, tetapi juga mencakup pengawasan aktivitas distribusi barang yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan bongkar muat barang dalam kota. Langkah tegas dinilai diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh terkait keluhan masyarakat mengenai aktivitas bongkar muat yang diduga menjadi salah satu penyebab kemacetan di sejumlah ruas jalan dalam kota.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar