Audensi Berujung Senyap, LSM Gerak dan GREP Sorot Bupati serta DPRD Kerinci
KERINCI – Janji tindak lanjut pasca-audensi terkait persoalan SPPG Jembatan Merah dan SPPG Mekar Jaya di Kabupaten Kerinci kini mulai dipertanyakan.
Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari Bupati Kerinci maupun DPRD Kabupaten Kerinci dalam menindaklanjuti hasil audensi yang sebelumnya telah dilakukan. Kondisi tersebut menuai kekecewaan dari sejumlah aktivis yang mengikuti langsung proses penyampaian aspirasi tersebut.
Ketua LSM Gerak, Aiman, bersama Ketua Umum LSM GREP, Tomi Azuar E, menyayangkan sikap pemerintah daerah dan lembaga legislatif yang dinilai belum menunjukkan respons nyata terhadap persoalan yang telah disampaikan.
“Kami mempertanyakan, hasil audensi kemarin itu tindak lanjutnya apa? Jangan sampai audensi hanya sebatas menerima massa, mendengar aspirasi, kemudian setelah itu tidak ada kejelasan dan tidak ada pergerakan,” tegas Aiman.
Menurutnya, masyarakat dan lembaga kontrol sosial tidak datang sekadar untuk menyampaikan kritik. Ada persoalan yang harus dijawab secara terbuka, terutama menyangkut pelaksanaan kegiatan di SPPG Jembatan Merah dan SPPG Mekar Jaya.
Senada dengan itu, Tomi Azuar E menilai Bupati dan DPRD Kerinci tidak boleh diam. Audensi harus menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti sebagai agenda seremonial.
“Kalau memang ada persoalan yang perlu dievaluasi, ya evaluasi. Kalau ada temuan yang harus diklarifikasi, segera klarifikasi. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya karena pemerintah daerah justru terlihat pasif,” ujarnya.
Jangan Tunggu Viral, Baru Bergerak
Kedua aktivis tersebut mendesak Bupati Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci segera membuka kembali hasil audensi dan memastikan setiap poin yang telah disampaikan mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Mereka juga meminta agar persoalan di SPPG Jembatan Merah dan SPPG Mekar Jaya tidak dianggap sebagai persoalan kecil. Apalagi program tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan sumber daya negara.
“Kami meminta Bupati dan DPRD jangan menunggu persoalan ini menjadi viral atau aksi turun ke jalan berikutnya baru bergerak. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan,” tegas Tomi.
LSM Gerak dan LSM GREP menegaskan akan terus melakukan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan maupun langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD, mereka tidak menutup kemungkinan kembali melakukan aksi untuk meminta pertanggungjawaban publik.
Kini bola berada di tangan Bupati Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci. Apakah hasil audensi benar-benar akan ditindaklanjuti, atau kembali berhenti sebagai catatan tanpa penyelesaian? Masyarakat menunggu jawaban dan bukti nyata.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar