Dituding Pungli Fee Soal Rp 1.000/Siswa dan Iuran KKG, Pengawas Disdik Babalan Malah Tanya “Sumbernya Dari Siapa?”*
Detikkasus.co.id, PANGKALAN BRANDAN – Dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan pendidikan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, semakin menjadi sorotan tajam.(01/10/2026)
Oknum Pengawas SD se-Kecamatan Babalan, *Edi Puja, S.Pd*, dituding melakukan fee pengadaan kertas lembaran soal ujian yang anggarannya bersumber dari Dana BOS di seluruh SDN se-Babalan, serta dugaan kutipan di Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG).
Setiap sekolah yang memesan soal ujian melalui rekanan, diduga dipotong *Rp 1.000 per murid*. Ironisnya, kepala sekolah tetap membayar pajak penuh dan banyak yang tidak mengetahui adanya potongan fee tersebut
Selain itu, kegiatan KKG guru kelas rendah dan tinggi yang dikoordinir oleh *Soraya Utami (PLT Kasek SDN 050751 Brandan)* juga menjadi polemik. Atas dasar kewenangan apa dan atas perintah siapa Soraya Utami berani mengutip iuran guru di bawah pengawasan Edi Puja, hingga menimbulkan perbincangan di internal peserta KKG?
Setiap peserta KKG pun dikenakan iuran bervariasi:
- – Honorer *Rp 10.000*
- – PNS Non Sertifikasi *Rp 20.000*
- – PPPK & PNS Sertifikasi *Rp 50.000*
Ditambah biaya konsumsi Rp 20.000 (Snack 5rb + Makan Minum 15rb) dan dugaan uang transport / isi amplop untuk pengawas.
*Dikonfirmasi di Ruang Kerja Bersama Beberapa Awak Media, Malah Tanya Sumber dan Pertanyakan Hak Wartawan*
Saat tim *detikkasus.co.id* bersama beberapa awak media lainnya melakukan konfirmasi jurnalistik langsung di ruang kerja Edi Puja untuk keberimbangan berita, responsnya justru di luar dugaan.
Bukannya menjelaskan secara transparan terkait mekanisme pengadaan soal dan iuran KKG, Edi Puja dengan nada pelan justru membantah, balik bertanya tentang narasumber, dan mempertanyakan hak wartawan untuk memberitakan.
> _”Siapa sumbernya yang mengatakan bahwa saya mengutip? Dari mana sumbernya? Tidak ada itu. Apa hak kalian beritakan itu,”_ ujar Edi Puja kepada beberapa awak media di ruang kerjanya.
Pernyataan yang mempertanyakan narasumber dan mempertanyakan hak wartawan untuk memberitakan tersebut sangat disayangkan dan dinilai sebagai upaya mengintervensi kerja jurnalistik serta bentuk arogansi terhadap profesi pers.
Sesuai *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (4)*, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi sumber informasinya. Dan Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Sikap seorang pengawas yang seharusnya mengayomi, membina, dan mengarahkan kurikulum kepada kepala sekolah dan guru dalam forum KKG dengan prinsip _take and give_, justru jadi pertanyaan di internal KKG.
Jika praktik ini tidak dihentikan, dikhawatirkan akan terus berlanjut setiap bulan atau setiap triwulan (4 kali setahun) dan semakin membebani guru, terutama guru honorer.
Kini publik menunggu ketegasan untuk melakukan evaluasi total terhadap oknum pengawas dan status PLT Kasek SDN 050751. Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian diminta tegas menindaklanjuti oknum yang melakukan pungli.
*Redaksi detikkasus.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi seluas-luasnya bagi semua pihak terkait sesuai amanat UU Pers.*
*Syah (Kabiro)
Pos terkait
HUKUM
Membangun Pendidikan, Mencetak Generasi Unggul, dan Mewujudkan Masa Depan Sukabumi, Selamat hari pahlawan
Tidak ada komentar