Jeritan Kelas Menengah Kalbar: Harga Pertamax Meroket, Daya Beli Sekarat,Pemerintah Abaikan Ekonomi Rakyatnya

PONTIANAK, Detikkasus co.id – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali memicu gelombang kekhawatiran di tengah masyarakat. Di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), harga Pertamax kini meroket dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 melonjak dari Rp 12.900 hingga menyentuh angka Rp 17.000 per liter. Kenaikan yang cukup signifikan ini diprediksi akan membawa efek domino yang langsung menghantam sektor ekonomi makro dan mikro di Bumi Khatulistiwa.

Tim Investigasi Detik Kasus memantau langsung situasi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pontianak, Kubu Raya, hingga Mempawah. Antrean di jalur BBM subsidi (Pertalite) mulai terlihat lebih mengular dari biasanya. Fenomena ini memperkuat dugaan adanya migrasi konsumen secara besar-besaran dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

Efek Domino Kenaikan BBM di Kalimantan Barat

Kenaikan harga Pertamax cs di Kalbar bukan sekadar angka di papan SPBU, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa dampak krusial yang kini membayangi masyarakat:

• Penyusutan Daya Beli Masyarakat: Golongan masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini menggunakan Pertamax demi merawat mesin kendaraan, kini dipaksa gigit jari. Pengeluaran bulanan untuk transportasi otomatis membengkak, yang pada akhirnya memangkas alokasi belanja kebutuhan pokok lainnya.

• Migrasi ke BBM Subsidi (Pertalite): Selisih harga yang kian terlampau jauh dipastikan membuat pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Jika tidak diantisipasi dengan kuota yang ketat dan pengawasan berlapis, kelangkaan Pertalite di Kalbar tinggal menunggu waktu.

• Potensi Lonjakan Harga Bahan Pokok: Kalimantan Barat sangat bergantung pada jalur distribusi logistik darat dan sungai untuk menyuplai bahan pangan ke daerah pedalaman seperti Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Kenaikan biaya operasional transportasi berpotensi memicu inflasi harga pangan di pasar-pasar tradisional.

Sorotan Hukum: Waspada Potensi Penyelewengan dan “Pemain” BBM

Menyikapi situasi ini, pengamat hukum dan kebijakan publik Kalbar mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Kesenjangan harga yang melebar antara BBM subsidi dan non-subsidi sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penyelewengan.

“Aparat Kepolisian daerah Kalbar beserta BPH Migas harus memperketat pengawasan di SPBU. Jangan sampai momentum kenaikan Pertamax ini dimanfaatkan oleh para ‘pemain’ solar atau pertalite ilegal (spekulan/pelangsang) untuk menimbun atau mengoplos BBM,” ujar salah satu sumber Detik Kasus.

Sanksi tegas menanti bagi siapa saja yang nekat menyalahgunakan BBM bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Suara dari Lapangan

Hendra (38) nusa karya pontianak timur, seorang pelaku usaha jasa pengiriman logistik lokal di Pontianak, mengaku sangat terpukul dengan kebijakan ini.

“Kami serba salah. Mau menaikkan tarif ongkos kirim ke konsumen, takut sepi orderan. Tapi kalau bertahan dengan tarif lama, operasional kami boncos karena harga bensin naik tajam. Kami harap ada kebijakan khusus atau insentif dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk pelaku UMKM dan transportasi lokal,” keluhnya kepada Detikkasus.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kalimantan Barat hanya bisa berharap Pemerintah Daerah bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan segera mengambil langkah taktis guna menjamin ketersediaan pasokan BBM subsidi di seluruh SPBU, serta menjaga agar harga kebutuhan pokok di pasar tidak ikut melambung liar.

(Rd/Tim)