DUGAAN PERMINTAAN TAKE DOWN BERITA KASUS PADEMANGAN MENCUAt, ADA APA? KUASA HUKUM KORBAN: “SAYA JUGA KAGET”

waktu baca 5 menit

Rabu, 23 Sep 2026 10:53 70 Redaksi : Mfs

Detikkasus.co.id | JAKARTA — Babak baru kembali mewarnai perkara dugaan penganiayaan terhadap tiga pemuda di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Rabu (23/09/2026).

Bukan hanya soal dugaan kekerasan yang kini menjadi perhatian publik, tetapi muncul pula pertanyaan serius mengenai komunikasi di balik perkara tersebut dan dugaan adanya permintaan agar pemberitaan mengenai kasus itu diturunkan atau di-take down.

Baca Juga

1 bulan lalu

HUT ke-36, Perumda AMTJM Didorong Tingkatkan Pelayanan

52 Biro Kab Sukabumi

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Polda Metro Jaya yang membenarkan adanya permintaan take down tersebut.

Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., selaku kuasa hukum korban, mengaku terkejut ketika mengetahui adanya informasi mengenai permintaan penghapusan pemberitaan.

“Saya aja kaget sebagai kuasa hukum korban kalau ada permintaan hapus pemberitaan,” ungkap Rikha saat dikonfirmasi sejumlah media melalui sambungan telepon.

Menurutnya, sejak awal dirinya ikut mengetahui dan mendampingi proses penanganan perkara tersebut.

Ia juga menyampaikan adanya persoalan mengenai pendampingan hukum ketika korban dipanggil ke Polda Metro Jaya.

“Karena saya pun sebagai kuasa hukum dilarang mendampingi korban saat dipanggil ke Polda Metro Jaya. Mereka belasan, ruangannya sempit, jadi saya tidak boleh hadir mendampingi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menambah daftar pertanyaan yang kini berkembang di tengah publik mengenai bagaimana komunikasi antara korban, keluarga, kuasa hukum, aparat, dan pihak-pihak lain yang mengikuti perkara tersebut.

Perkara dugaan penganiayaan ini sebelumnya telah mendapat perhatian publik setelah tiga warga melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi pada 16 September 2026 di kawasan Pademangan.

Dalam keterangan yang diberitakan sejumlah media, para korban menyebut adanya pihak yang mengaku sebagai anggota Polri dan berdinas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Namun, status kedinasan serta keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi.

Perkara tersebut juga disebut telah mendapat penanganan awal kepolisian, termasuk proses pemeriksaan medis untuk kepentingan Visum et Repertum.

Kini, ketika proses hukum masih menjadi perhatian, muncul pula persoalan baru yang tak kalah sensitif:

Mengapa tiba-tiba muncul informasi mengenai permintaan untuk menghapus pemberitaan?
Apakah benar berasal dari institusi?
Ataukah hanya permintaan personal yang kemudian dikaitkan dengan institusi?

Dua kemungkinan tersebut tentu memiliki makna yang berbeda.

Karena itu, klarifikasi terbuka menjadi penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Rikha menegaskan, apabila memang benar terdapat permintaan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menurunkan pemberitaan, seharusnya hal tersebut dapat dijelaskan secara terbuka.

“Kalau memang ada permintaan dari pihak Polda untuk menurunkan pemberitaan, sebaiknya disampaikan secara jelas: siapa yang meminta, melalui siapa, dan apa alasan serta dasar permintaannya,” demikian pandangan yang disampaikannya.

Menurutnya, persoalan ini jangan sampai justru menimbulkan kesalahpahaman baru di antara pihak-pihak yang sejak awal mengikuti dan mengawal perkara.

Sebab, apabila terdapat keberatan terhadap isi pemberitaan, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh.

Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan klarifikasi, hak jawab, sanggahan maupun koreksi, sementara media juga berkewajiban melakukan verifikasi dan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang apakah sebuah berita harus diturunkan atau tetap dipublikasikan.

Yang jauh lebih penting adalah siapa sebenarnya yang meminta dan atas dasar apa permintaan tersebut dilakukan.

Jika memang ada permintaan resmi dari institusi, publik tentu berhak mengetahui konteks dan mekanismenya.

Sebaliknya, jika ternyata permintaan tersebut berasal dari pihak tertentu dan tidak mewakili institusi Polda Metro Jaya, maka hal itu juga perlu diluruskan agar nama institusi tidak terseret dalam informasi yang belum terverifikasi.

Jangan sampai ruang komunikasi internal justru melahirkan bola liar.

Apalagi perkara yang sedang menjadi perhatian publik tersebut menyangkut dugaan kekerasan terhadap warga dan dugaan keterlibatan pihak yang mengaku sebagai anggota Polri.

Karena itu, transparansi menjadi kunci.

Sampai berita ini diterbitkan, Detikkasus.co.id belum memperoleh konfirmasi resmi yang membuktikan bahwa Polda Metro Jaya telah meminta pemberitaan mengenai perkara tersebut untuk dihapus.

Dengan demikian, informasi mengenai dugaan permintaan take down masih harus ditempatkan sebagai informasi yang muncul dalam komunikasi internal dan belum dapat disebut sebagai sikap resmi institusi Polda Metro Jaya.

Kini publik menunggu jawaban sederhana:

Benarkah Polda Metro Jaya meminta pemberitaan diturunkan?
Jika benar, siapa yang meminta?
Melalui siapa permintaan itu disampaikan?
Apa dasar dan alasannya?

Atau justru tidak pernah ada permintaan resmi dari Polda Metro Jaya dan informasi tersebut merupakan keputusan pihak tertentu yang kemudian dikaitkan dengan institusi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar perkara ini tidak berkembang menjadi polemik baru.

Sebab dalam perkara hukum yang sedang menjadi perhatian masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar berita yang hilang dari layar, tetapi kejelasan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan ketika menyangkut dugaan kekerasan serta nama institusi penegak hukum, transparansi bukan sekadar pilihan—publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang berdasarkan fakta dan proses hukum.