May Day 2026 di Jombang: Buruh Sampaikan Aspirasi, DPRD Siap Fasilitasi Mediasi*
JOMBANG,detikkasus.co.id – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Jombang diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah organisasi buruh, di antaranya GSBI dan Sarbumusi, di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (1/5/2026).
Dalam aksi tersebut, para buruh menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih mereka hadapi di lingkungan pabrik.
Perwakilan serikat buruh kemudian dipersilakan memasuki ruang pertemuan untuk berdialog langsung dengan pihak terkait.
Audiensi tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Fraksi Gerindra, Mbak Dela, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Bapak Isarwan, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, serta sejumlah staf dari Disnaker.
Dalam forum itu, perwakilan buruh yang diwakili oleh Adi menyampaikan sejumlah keluhan mendasar.
Di antaranya, kualitas air minum yang disediakan perusahaan dinilai kurang layak, prosedur izin sakit yang dinilai mempersulit pekerja, serta praktik pembayaran pesangon bagi buruh yang terkena PHK yang dilakukan secara mencicil.
Menanggapi hal tersebut, Mbak Dela menegaskan komitmennya untuk menjembatani permasalahan antara buruh dan pihak perusahaan.
Ia menyatakan siap memfasilitasi mediasi serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Komisi D DPRD Jombang siap mengawal aspirasi para buruh dan memediasi dengan pihak terkait agar ada solusi konkret.
Selain itu, kami juga mendorong sinergitas program pemerintah, seperti program bapak asuh dan ibu asuh, serta program satu dusun satu wirausaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak kepolisian dan TNI, dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Jombang.
Peringatan May Day di Jombang tahun ini berlangsung kondusif dengan pengawalan dari aparat keamanan.
Diharapkan, momentum ini menjadi ruang dialog konstruktif antara buruh, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.**Naiy
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar