Peringati May Day–Hardiknas, SMI Cabang Sumbawa dan Aliansi Suarakan Perlawanan Serius Lewat Mimbar Bebas
Sumbawa Besar, NTB, detikkasus.co.id, (1 Mei 2026) — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Sumbawa diwarnai aksi keras yang digelar Aliansi Mahasiswa Sumbawa Melawan, Jumat (1/5/2026). Melalui aksi mimbar bebas di depan Kantor Bupati Sumbawa, massa tidak hanya menyoroti isu kesejahteraan buruh, tetapi juga mengangkat persoalan pendidikan hingga dugaan praktik penimbunan ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar serta persoalan gudang jagung di daerah.
Aliansi yang terdiri dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Barisan Masyarakat Indonesia (BMI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai ketimpangan sosial-ekonomi semakin melebar. Negara dinilai belum hadir secara optimal dalam melindungi kelompok rentan, khususnya buruh sektor informal.
Ketua SMI Cabang Sumbawa, Sirajuddin, yang akrab disapa Bul, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi buruh saat ini masih jauh dari kata layak. Ia menyoroti persoalan upah rendah, sistem kerja kontrak, serta praktik outsourcing yang dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang dilegalkan.
Selain itu, ia juga menyinggung meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, buruh kerap menjadi pihak pertama yang dikorbankan dalam kebijakan efisiensi.
Tak hanya isu ketenagakerjaan, Bul turut menyoroti sektor pendidikan yang dinilai mengalami pergeseran mendasar.
“Pendidikan hari ini tidak lagi berdiri sebagai hak dasar rakyat, tetapi telah berubah menjadi komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar,” tegasnya.
Ia menilai sejumlah kebijakan, seperti Undang-Undang Perguruan Tinggi dan rencana revisi RUU Sisdiknas, berpotensi memperkuat komersialisasi pendidikan serta mempersempit akses bagi masyarakat miskin. Ia juga mengkritik minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan.
Pada isu daerah, Bul menyoroti dugaan penimbunan ilegal BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Brang Biji (Kebayan) yang sebelumnya sempat viral. Ia mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus tersebut.
“Jika benar sudah ditangani, mengapa alat-alat yang diduga digunakan belum diamankan? Pernyataan APH yang mengaku tidak mengetahui kasus ini justru menimbulkan kecurigaan. Ada indikasi permainan yang harus dibuka ke publik,” teriaknya di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik “mafia BBM” yang beroperasi secara sistematis serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan pelanggaran dalam operasional salah satu gudang jagung di Sumbawa. Mereka menyinggung persoalan izin lingkungan (AMDAL) yang diduga tidak dipatuhi, serta penggunaan alat penguji kadar air (tester) yang dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi merugikan petani.
“Jika gudang jagung tersebut beroperasi tanpa kepatuhan terhadap AMDAL, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk pengabaian terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat. Kami juga mempertanyakan keabsahan alat tester yang digunakan. Jika tidak diawasi secara ketat, ini bisa menjadi alat manipulasi yang merugikan petani secara sistematis,” tegasnya.
Massa mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan audit terbuka terhadap operasional gudang tersebut.
“Kami menuntut investigasi menyeluruh dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, aktivitas gudang harus dihentikan sementara hingga seluruh aspek legalitas dan pengawasannya dipastikan sesuai aturan. Jangan sampai petani terus dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak adil,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi juga menyampaikan sejumlah tuntutan nasional sebagai agenda perjuangan jangka panjang, di antaranya:
•Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan tanpa syarat.
•Pelibatan publik dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
•Reforma agraria sejati.
•Jaminan upah layak bagi buruh.
•Penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
•Industrialisasi nasional yang mandiri.
•Nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial dalam memperingati May Day dan Hari Pendidikan Nasional, melainkan bagian dari konsolidasi gerakan yang lebih luas dan serius.
“Negara harus berhenti tunduk pada kepentingan pasar dan mulai berpihak pada rakyat. Seluruh tuntutan ini adalah mandat konstitusi yang selama ini diabaikan. Kami akan terus menggalang kekuatan hingga tuntutan ini benar-benar dijalankan,” tambahnya.
Sementara itu, massa juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera merespons berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.tandasnya
“Kami mendesak pemerintah daerah dan APH untuk tidak tutup mata. Kasus penimbunan ilegal BBM subsidi jenis biosolar dan dugaan pelanggaran gudang jagung harus segera ditindaklanjuti secara terbuka. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kami pastikan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” tandasnya.
Aliansi Mahasiswa Sumbawa Melawan memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan (jilid dua) sebagai bentuk perlawanan serius agar pihak-pihak terkait segera merespons tuntutan yang disampaikan. (Red)
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar