DIDUGA GUNAKAN PELAT MABES TNI, WNI KETURUNAN TIONGHOA DI CENGKARENG JADI SOROTAN: Muncul Sosok yang Mengaku Mayor TNI AD, Publik Desak Pengusutan Tuntas

Detikkasus.co.id | Jakarta – Sebuah temuan yang memantik perhatian publik mencuat dan berpotensi menyeret persoalan ini ke ranah hukum. Sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam yang menggunakan pelat nomor dinas MABES TNI 70168-00 diduga menjadi sorotan setelah diketahui memiliki tunggakan pembiayaan kendaraan selama bertahun-tahun. Temuan itu kemudian berkembang menjadi rangkaian pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah pelat dinas tersebut asli atau digunakan tanpa hak?

Informasi yang dihimpun Detikkasus.co.id menyebutkan, kendaraan tersebut awalnya ditemukan sedang terparkir di salah satu sekolah di wilayah Jakarta pada Sabtu (18/7/2026). Seorang debt collector yang melakukan penelusuran data kendaraan mengaku terkejut ketika mengetahui kendaraan yang menggunakan pelat dinas MABES TNI itu diduga telah menunggak angsuran selama 36 bulan, sementara pembayaran kepada perusahaan pembiayaan baru tercatat lima kali.

Rasa penasaran kemudian membawa petugas tersebut mengikuti kendaraan hingga ke sebuah rumah Nomor 35 di kawasan Citra Garden, Cengkareng. Namun, apa yang ditemukan di lokasi justru membuat tanda tanya semakin besar.

Di garasi rumah tersebut tampak satu unit Toyota Alphard berwarna hitam yang juga menggunakan pelat nomor dinas MABES TNI yang sama, yakni 70168-00.

Kemunculan dua kendaraan berbeda dengan nomor pelat dinas yang identik memunculkan dugaan yang layak ditelusuri lebih lanjut. Jika benar pelat tersebut bukan pelat resmi, siapa yang membuatnya? Siapa yang menyerahkannya? Siapa yang memasangnya? Dan untuk kepentingan apa atribut negara itu digunakan?

Di tengah munculnya berbagai pertanyaan tersebut, seseorang bernama Hartono menghubungi debt collector melalui sambungan telepon. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan pelat nomor dinas yang terpasang pada kendaraan tersebut.

«”Saya tidak ada hubungannya dengan pelat nomor TNI yang ada di mobil Pak Andi. Saya ditelepon Pak Andi untuk membantu komunikasi terkait tunggakan mobilnya,” ujarnya.»

Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru setelah Hartono mengaku sebagai Perwira TNI AD aktif berpangkat Mayor, tanpa menjelaskan satuan maupun tempatnya berdinas.

Publik pun mempertanyakan, apabila benar Hartono memiliki hubungan dekat dengan Andi hingga diminta membantu persoalan kendaraan, mengapa ia mengaku tidak mengetahui asal-usul penggunaan pelat dinas tersebut? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan berbagai pihak.

Sementara itu, ketika dimintai penjelasan mengenai asal-usul pelat nomor dinas yang digunakan pada kendaraannya, Andi tidak memberikan penjelasan mengenai legalitas pelat tersebut.

«”Kamu tidak mesti harus tahu. Itu urusan internal saya, tidak usah tahu saya dapat dari mana. Mobil itu juga saya dapat dari rekanan bisnis saya sebagai jaminan,” ujarnya melalui sambungan telepon.»

Jawaban tersebut belum menjelaskan sumber maupun dasar hukum penggunaan pelat dinas pada kendaraan yang berada dalam penguasaannya.

Apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan bahwa pelat nomor tersebut digunakan tanpa hak atau merupakan pelat palsu, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut administrasi kendaraan. Dugaan tersebut dapat mengarah pada tindak pidana serta berpotensi mencederai kewibawaan institusi negara karena penggunaan identitas dinas militer oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggunaan kendaraan pribadi dengan pelat dinas TNI oleh warga sipil ataupun warga negara asing untuk kepentingan pribadi tidak dibenarkan. Pelat dinas merupakan identitas resmi kendaraan operasional yang penggunaannya diatur secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terbukti terdapat unsur pemalsuan atau penggunaan tanpa hak, penanganannya dapat melibatkan aparat penegak hukum sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Jika nantinya ditemukan adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan terkait pemberian atau penggunaan pelat dinas, maka proses juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum disiplin militer sesuai peraturan yang berlaku.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah cepat aparat penegak hukum dan institusi terkait untuk memastikan keaslian pelat nomor, mengungkap asal-usul pembuatannya, serta mengidentifikasi siapa saja pihak yang bertanggung jawab, sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara transparan dan berdasarkan alat bukti.

Detikkasus.co.id tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Andi, Hartono, pihak perusahaan pembiayaan, maupun institusi TNI apabila terdapat penjelasan atau informasi tambahan yang perlu disampaikan kepada publik.