Wali Kota dan DPRD Jangan Diam, Dugaan Monopoli Pasokan MBG Mulai Dipertanyakan Publik
SUNGAI PENUH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal kini mulai menuai kritik. Sejumlah pedagang ayam, sayur-mayur, dan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sungai Penuh mengaku tidak merasakan dampak positif dari program tersebut. Sebaliknya, mereka mengeluhkan omset yang terus menurun di tengah tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program yang setiap hari membutuhkan pasokan ayam, telur, sayur, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah besar dinilai belum memberikan ruang yang cukup bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal untuk terlibat.
Beberapa pedagang mengaku tidak pernah mendapat informasi maupun kesempatan menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG. Akibatnya, muncul dugaan bahwa rantai pasok bahan pangan program tersebut hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses langsung kepada pengelola dapur.
“Kami hanya melihat aktivitas MBG berjalan setiap hari, tetapi tidak ada perubahan bagi pedagang pasar. Padahal kebutuhan bahan pangan sangat besar. Pertanyaannya, pasokan itu berasal dari mana dan siapa yang menikmatinya?” ujar salah seorang pedagang.
Keluhan tersebut semakin memperkuat desakan agar Pemerintah Kota Sungai Penuh dan DPRD Kota Sungai Penuh turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pengadaan bahan pangan.
Aktivis dan pemerhati ekonomi kerakyatan menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka meminta Wali Kota dan DPRD melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG untuk memastikan proses pengadaan bahan pangan berjalan secara terbuka, adil, dan tidak mengarah pada praktik monopoli.
“Jangan sampai program yang menggunakan uang negara ini hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jika pedagang pasar, petani, peternak, dan UMKM lokal tidak dilibatkan, maka tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat patut dipertanyakan,” tegas seorang aktivis.
Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa saja pemasok bahan pangan dapur MBG, bagaimana mekanisme penunjukannya, serta sejauh mana pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok tersebut. Transparansi menjadi penting untuk menghindari munculnya spekulasi dan dugaan adanya penguasaan pasokan oleh segelintir pihak.
Di tengah lesunya kondisi ekonomi daerah, masyarakat berharap program MBG tidak hanya menjadi proyek pemenuhan gizi semata, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal. Keterlibatan pedagang pasar, petani, peternak, dan UMKM dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan program tersebut.
Karena itu, desakan kepada Wali Kota dan DPRD Kota Sungai Penuh untuk turun ke lapangan semakin menguat. Publik menilai sudah saatnya dilakukan pemeriksaan langsung terhadap rantai pasok dapur MBG agar tidak muncul kesan bahwa manfaat ekonomi program tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara pedagang kecil tetap berjuang menghadapi penurunan omset.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola dapur MBG terkait keluhan pedagang pasar dan dugaan keterbatasan akses UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan program tersebut.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar