DASHBOARD MBG BOGOR MENDADAK GELAP! DI TENGAH SOROTAN KETERKAITAN WAKIL KEPALA BGN DENGAN MITRA DAPUR MBG, PUBLIK MULAI BERTANYA: ADA APA?
Detikkasus.co.id, KAB BOGOR — Transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam. Di saat publik tengah menyoroti dugaan keterkaitan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG yang dikelola Yayasan Ageng Ridzki Saudara, akses terhadap Dashboard MBG Kabupaten Bogor justru dilaporkan mendadak tidak dapat diakses. (18/06)
Situasi ini memicu gelombang pertanyaan dan kecurigaan. Pasalnya, dashboard tersebut selama ini menjadi jendela informasi bagi masyarakat untuk memantau operasional Program MBG secara terbuka, mulai dari jumlah penerima manfaat hingga aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun kini, ketika sorotan publik sedang mengarah pada dugaan konflik kepentingan dalam tubuh pelaksana program, layar transparansi itu seolah tiba-tiba padam.
Berdasarkan data yang beredar, Yayasan Ageung Ridzki Saudara diketahui mengelola sedikitnya tiga SPPG di Kabupaten Bogor, yakni Megamendung Pasir Angin 3, Megamendung Cipayung 2, dan Citapen Ciawi 02. Tidak berhenti di Bogor, yayasan tersebut juga tercatat mengelola sejumlah SPPG lainnya di Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, hingga Kabupaten Bandung.
Yang menjadi perhatian serius adalah posisi Sony Sonjaya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG tingkat nasional. Jabatan strategis tersebut menempatkannya dalam posisi yang memiliki pengaruh terhadap proses verifikasi, evaluasi, dan kelayakan operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Publik kemudian dibuat semakin bertanya-tanya setelah muncul data yang menunjukkan sejumlah pengurus Yayasan Ageung Ridzki Saudara memiliki hubungan keluarga dengan Sony Sonjaya. Nama Rahmanisa Kartikasari Sonjaya tercatat sebagai anggota pengurus yayasan. Sementara Ela Komalasari dan Rizal Daffa Noer Sidik juga tercantum dalam struktur kepengurusan yang sama.
Fakta-fakta tersebut memunculkan pertanyaan besar yang hingga kini belum terjawab secara terbuka: apakah terdapat potensi konflik kepentingan dalam proses verifikasi dan penetapan mitra pelaksana Program MBG?
Di tengah derasnya pertanyaan tersebut, Dashboard MBG Kabupaten Bogor yang sebelumnya terbuka dan dapat dipantau masyarakat justru tidak lagi dapat diakses. Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan publik agar pemerintah memberikan penjelasan yang terang-benderang.
- “Jangan sampai hilangnya akses informasi justru menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi,” ujar sejumlah pemerhati kebijakan publik yang mendesak adanya klarifikasi resmi.
Sorotan ini bukan perkara kecil. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional dengan nilai anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026. Dengan nilai fantastis tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar.
Desakan pun bermunculan. Mulai dari audit independen terhadap seluruh SPPG yang terafiliasi dengan yayasan tersebut, penelusuran proses verifikasi dan persetujuan operasional, hingga pembukaan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) seluruh mitra MBG di Indonesia.
Publik juga mendorong agar BGN segera memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menyusun regulasi yang lebih tegas untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait penyebab tidak dapat diaksesnya Dashboard MBG Kabupaten Bogor maupun mengenai temuan keterkaitan pengurus Yayasan Ageung Ridzki Saudara dengan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.
Kini publik menunggu jawaban.
Sebab ketika transparansi menghilang tepat saat pertanyaan mulai bermunculan, yang lahir bukan ketenangan—melainkan kecurigaan.
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar