Warga Sudah Bayar, TPS Dibangun Swadaya, Mengapa Sampah di Pondokkaso Landeuh Tetap Menumpuk?
Detikkasus.co.id|Sukabumi,Gunungan sampah di pinggir jalan Cipagulaan Desa Pondokkaso Landeuh, kecamatan parungkuda Kabupaten Sukabumi bukan hanya menimbulkan pemandangan kumuh, tetapi juga mengeluarkan bau menyengat yang dikeluhkan masyarakat Ironisnya, kondisi tersebut terjadi saat warga disebut rutin membayar biaya pengelolaan sampah dan telah menyediakan tempat pembuangan secara swadaya.
Saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Kepala Desa Pondokkaso Landeuh Ujang Sopandi membenarkan adanya penumpukan sampah di lokasi yang bahkan tidak jauh dari kediamannya.
Menurut kepala desa, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut bukan dibangun pemerintah, melainkan hasil swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi tiga RT dan satu RW.
“TPS itu hasil swadaya masyarakat. Warga juga setiap bulan membayar ke DLH sebesar Rp350 ribu per bulan,” ungkap Kepala Desa Pondokkaso Landeuh.
Namun, keberadaan TPS di pinggir jalan diduga membuat lokasi tersebut menjadi tempat pembuangan oleh pihak lain sehingga volume sampah terus bertambah.
Di sisi lain, saat media meminta keterangan kepada UPTD DLH korwil 2 Sahidin melalui pesan WhatsApp disebutkan bahwa armada pengangkut hanya masuk ke jalur tersebut satu kali dalam sepekan, setiap hari Rabu
Pernyataan itu memunculkan tanda tanya. Sebab ketika kondisi dikonfirmasi pada hari Jumat, masyarakat praktis harus menunggu sekitar Lima hari lagi untuk jadwal pengangkutan berikutnya sementara sampah terus menumpuk dan bau menyengat semakin terasa.
DLH mengakui adanya keterbatasan armada dan jadwal pengangkutan. Namun, muncul pertanyaan publik: apakah keterbatasan tersebut dapat menjadi alasan ketika persoalan sampah sudah menyangkut kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan?
Kepala desa meminta perhatian pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, agar pola pengangkutan sampah dievaluasi dan tidak hanya dilakukan seminggu sekali.
“Masalah sampah adalah urusan bersama. Masyarakat sudah menyediakan tempat dengan swadaya, maka perlu ada perhatian lebih dalam pengangkutannya,” ujarnya.
Penumpukan sampah yang dibiarkan terlalu lama berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, memicu bau tak sedap, mengundang lalat, serta menjadi sumber penyakit.
Kini masyarakat menanti solusi nyata bukan sekadar alasan keterbatasan armada. Sebab di balik tumpukan sampah itu, ada pertanyaan sederhana yang belum terjawab: jika warga sudah berupaya dan membayar, sejauh mana pelayanan pengelolaan sampah benar-benar berjalan optimal?
(Sandra Wijaya)
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar