Pemerintah Abdya Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Plt Sekda Bertindak sebagai Inspektur Upacara
Detikkasus.co.id, Aceh Barat Daya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 melalui upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Abdya, Selasa, 20 Mai 2026.
Upacara tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Amrizal selaku Inspektur upacara. Sementara itu, Kapten Inf Faryanda bertindak sebagai komandan upacara dan Letda Inf Novri Wawan sebagai perwira upacara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lindungan Pemkab Abdya.
Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid yang dibacakan oleh Plt Sekda Amrizal menyampaikan, peringatan Harkitnas menjadi momentum untuk merefleksikan lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908 yang menjadi tonggak awal kesadaran bangsa dan awal perjuangan intelektual bangsa.
Semangat 1908 merupakan titik perubahan dan perjuangan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bermartabat,” ujar Amrizal saat membacakan pidato Menkomdigi.
Lebih lanjut, sebut Amrizal, kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai proses yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.
“Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ucapnya.
Amrizal menjelaskan bahwa peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut merepresentasikan semangat seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda sebagai aset masa depan Indonesia dan bergerak maju demi kemandirian bangsa.
“Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat,” sebutnya.
Dalam amanat tersebut, Amrizal juga menyampaikan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat untuk membangun ekosistem kesejahteraan yang utuh.
“Kita melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Selin itu, pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.
Selain itu, kata Amrizal, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui program cek kesehatan gratis bagi masyarakat guna memastikan perlindungan medis yang adil dan merata.
“Progam cek kesehatan gratis yang masif ini untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dinilai menjadi bagian dari pembangunan ekosistem kesejahteraan yang utuh melalui sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, lanjutnya, pemerintah pusat juga terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.
“Kita berharap dengan adanya koperasi desa ini mampu mempermudah akses masyarakat desa terhadap akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat-obatan terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar lainnya, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar,” katanya.
Di sisi lain, tambah Amrizal, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi generasi muda di ruang digital melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Per 28 Maret 2026, ucapnya, pemerintah resmi memberlakukan pembatasan akses media dan platform beresiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.
“Kebijakan ini diambil demi memastikan anak-anak mendapatkan ruang digital yang sehat, beretika dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” terangnya.
Amrizal menegaskan agar momentum Harkitnas ini dijadikan sebagai kompas utama untuk menerapkan Asta Cita demi menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat “Boedi Oetomo” dalam kehidupan sehari-hari.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” pungkas Amrizal. (Prokopim ABD/AC.035)
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar