Penjabat Geuchik Buket Pulo Klarifikasi Soal Isu “Dana Desa Raib”
Detikkasus.co.id, Kota Langsa – Penjabat Geuchik Gampong Buket Pulo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa akhirnya angkat bicara terkait isu “Dana Desa Raib” yang naik tayang kemaren.
Klarifikasi disampaikan langsung kepada media detikkasus. Co.id, Perwakilan Aceh, Kamis, 23 Juli 2026 penjabat geuchik Buket Pulo, Zulhamsyah menyebutkan isu yang berkembang tentang dana desa Buket Pulo raib itu hoax dan tidak benar, karena sejak saya sebagai Penjabat Geuchik belum ada dana Desa yang raib dana tercatat rapi, jika dana tahun sebelum saya jadi Penjabat itu bukan kewenangan saya tapi menjadi kewenangan inspektorat.
“Saya luruskan sekali lagi tidak ada dana desa yang raib. Semua penggunaan anggaran tahun 2025 dan 2026 tercatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terjadi adalah keterlambatan pencairan tahap kedua karena ada perbaikan administrasi di kecamatan,” jelasnya.
Sekdes, M.Yunus, juga juga mengatakan bahwa dana desa buket pulo sudah diperiksa inspektorat Kota Langsa bukan tidak ada temuan, kami sedang melengkapi berkas LPJ di Desa, jadi kami heran ada isu dana desa buket Pulo raib, itu isu hoax, sebut sekdes.
“Kami di desa semua dokumennya. LPJ, RAB, sampai bukti belanja ada semua. Silakan warga cek langsung ke kantor gampong setiap hari kerja,” katanya.
Penjabat Geuchik juga meminta warga tidak mudah percaya isu di media sosial. “Mari kita jaga gampong. Kalau ada yang mau bertanya, datang langsung. Jangan buat gaduh,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Geuchik Buket Pulo menutup musyawarah dengan berjanji akan memasang kembali papan informasi dan membuka akses dokumen APBGampong untuk umum.
Camat Langsa timur, Yunita Silvia, S.STP kemarin sore kami sudah konfirmasi ke penjabat Geuchik untuk klarifikasi, karena tahapan APBN tahap ke 2 tahun ini belum cair, gaji aparatur Gampong bulan Juni sudah pengajuan namun belum cair juga, jadi tidak mungkin lenyap karena anggaran belum tarik dan masih dalam tahun berjalan. Camat juga mengapresiasi langkah klarifikasi terbuka ini. “Pemerintah kecamatan akan terus mengawal. Dana desa itu diawasi Inspektorat, BPK, bahkan Kejaksaan. Kalau ada penyimpangan pasti ketahuan,” ujarnya. (AC.035)
Pos terkait
HUKUM
Tidak ada komentar