Detikkasus.id, Kota Langsa : Banjir bandang melanda Kota Langsa pada akhir 2025-awal 2026, merendam ribuan rumah, memutus akses, dan menyebabkan ribuan warga mengungsi. Konflik data penerima bantuan memicu protes warga yang menuntut transparansi pendataan BLT dari pemerintah. Kondisi perlahan normal kembali pascabencana.
Dampak banjir ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak di beberapa kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1–3 meter. Pada April 2026, ratusan warga yang tergabung dalam “Forum Korban Banjir Kota Langsa” berunjuk rasa di kantor Walikota dan Kejaksaan, menuntut transparansi karena menduga data penerima bantuan tidak merata.
Warga mengeluhkan hanya sedikit yang menerima bantuan tahap 1, contohnya di Gampong Baro, dari 700 KK, hanya 13 KK yang terverifikasi. Pemko Langsa menyatakan bantuan tahap 1 sudah disalurkan ke 1.326 unit rumah dan masih memverifikasi 42.083 data lanjutan. Kejaksaan Negeri Langsa diminta mengawasi distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Akhirnya pemerintah Kota Langsa, mendata ulang semua warga yang menjadi korban dan di usulkan ke tahap ke 2 yang saat ini sedang berjalan, bahkan informasi yang di dapat nama-nama warga sudah di Jakarta, terutama Korban banjir yang di usulkan untuk mendapatkan jaminan hidup (Jadup), ekonomi dan mebel.
Salah seorang Korban banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu yang namanya masuk dalam usulan pada tahap 2, yang mengaku bernama, Aminah (65) warga Kecamatan Langsa Lama, kepada media, Minggu , 26 April 2026 saat di konfirmasi mengatakan ” kami orang Gampong, segala sesuatu kami percayakan kepada pemerintah gampong dan pemerintah Kota Langsa, kami yakin upaya mereka untuk warganya, ucapnya.
Puluhan warga lain yang sempat di wawancara cara media ini mengatakan hal yang sama, mereka tetap percaya dan yakin kepada pemerintah gampong dan Kota Langsa mengurus bantuan untuk kamu-kamu kami korban banjir, sebut mereka.(Mustafa)
Tidak ada komentar